Menuju Pusat Halal Dunia, Ma'ruf Amin: Ada 4 Fokus Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 24 Oktober 2020 10:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 24 320 2298802 menuju-pusat-halal-dunia-ma-ruf-amin-ada-4-fokus-pembangunan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-FTleFfUVhJ.jpg Maruf Amin (Okezone)

JAKARTA - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menggelar diskusi secara virtual dengan tema Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia pada hari ini.

Pada acara tersebut hadir Wakil Presiden, Ma'ruf Amin sebagai pembicara utama sekaligus pembuka acara.

 Baca juga: Indonesia Miliki Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia, Sri Mulyani: Tapi Ekonomi Syariah Belum Optimal

Diangkatnya tema Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia bertujuan untuk mengoptimalkan potensi Indonesia, bukan hanya sebagai target pasar utama, tapi juga pusat produsen halal dunia.

Hal ini turut didukung oleh posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduk muslim sebesar 87% dari total 267 juta penduduk, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Pada tahun 2018, Indonesia membelanjakan USD214 miliar untuk produk halal, atau mencapai 10% dari pangsa produk halal dunia, dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya.

 Baca juga: Hari Santri Nasional, Menkeu Gelontorkan Rp2,6 Triliun untuk Pesantren

Menurut Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi dan keuangan syariah berfokus pada empat hal.

"Yaitu, pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah dan pengembangan dan perluasan usaha syariah," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/10/2020).

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang KNEKS. Dalam acara ini, langkah strategis fokus pengembangan industri halal dijelaskan secara terperinci

antara lain penguatan industri produk halal melalui Kawasan Industri Halal (KIH).

Lalu, lanjut dia, ada integrasi data produk halal, sertifikasi halal produk ekspor, sistem ketertelusuran halal (halal traceability), dan substitusi impor serta bahan substantif material halal pengganti (substitusi material non halal).

Acara ini bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini