Share

Biden Terpilih Jadi Presiden AS, Bagaimana Tensi Perang Dagang?

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 08 November 2020 16:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 08 320 2306146 biden-terpilih-jadi-presiden-as-bagaimana-tensi-perang-dagang-edtqYL2j6q.jpg Perang Dagang (Reuters)

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden unggul dalam perolehan suara electoral dibandingkan Capres petahana dari Partai Republik Donald Trump.

Lalu bagaimana tensi perang dagang usai terpilihnya Biden sebagai Presiden AS?

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Biden akan memberikan harapan baru bagi AS dan kepemimpinan di dunia. Walaupun demikian kebijakan Biden juga tidak akan pro free trade sepenuhnya, tetapi lebih akan mengupayakan balance antara proteksi pasar AS dari impor, khususnya dari China dan negara-negara lain yang dianggap melakukan persaingan dagang tidak sehat.

 Baca juga: Hasil Pilpres Amerika Jadi Penentu Perang Dagang

"Karena itu, Biden kemungkinan besar tidak serta merta akan menghentikan trade war, review ataupun penyelidikan-penyelidikan dagang terkait aktifitas perdagangan AS dengan negara-negara lain," ujar dia kepada Okezone, Minggu (8/11/2020).

Bahkan, lanjut dia dalam presentasi economic plan-nya berjudul Made in All of America. Menunjukkan adanya political will untuk memproteksi pasar AS dan penciptaan lapangan kerja. Biden mengatakan bahwa dia tidak sungkan untuk mengenakan tariff afau trade barriers pada rekan dagang yang dianggap merugikan AS.

 Baca juga: Perang Dagang AS dengan China, dari Internet hingga Mata Uang

Khususnya tutur dia, isu terkait persaingan dagang yang tidak sehat bisa meliputi isu dumping dan subsidi perdagangan hingga persaingan usaha tidak sehat krn peran BUMN di negara pesaing (China).

"Jadi, pada prinsipnya kebijakan Biden akan relatif sama dengan Trump. Hanya saja konsep yg diusung Biden lebih terstruktur (bukan sporadis seperti Trump) mengarah pada konsep fair trade," ungkap dia.

Dia juga menjelaskan Biden akan lebih terbuka untuk menciptakan kompromi dagang yang mengarah pada konsep fair trade ini dengan negara-negara yang saat ini sedang sangat ditekan oleh kebijakan-kebijakan perdagangan Trump.

Dia menambahkan pemerintahan Demokrat cenderung lebih formal dan conform dengan prinsip multilateral. Di satu sisi ini menciptakan certainty yang baik dalm relasi dagang dan investasi. Karena kesuksesan kebijakan.

Namun, di sisi negatifnya penekanan pada fair trade yang menyebabkan peningkatan kasus-kasus trade remedies yang dilakukan AS secara bilateral maupun multilateral thd Indonesia.

Dengan Biden, limited trade deal yang di usulkan indonesia mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama atau perlu ditransformasikan karena Biden punya agenda tersendiri terkait mulitlateralisme sehingga kemungkinan AS akan beralih menjadi lebih menyukai trade deal yang conform dengan aturan WTO seperti FTA atau CEPA.

"Di luar itu, kami tidak memproyeksikan banyak perubahan, sebab semua tergantung pada daya tarik iklim usaha dan investasi Indonesia, khususnya karena konflik AS-China dan negara-negara cenderung terus dipertahankan oleh Biden. Paslanya kebutuhan ekonomi internalnya sendiri, khususnya untuk job creation," tandas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini