Target 1 Juta Barel Minyak Butuh Investasi Rp3.533 Triliun
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menyatakan, pihaknya telah melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif, Kementerian Pertahanan dalam rangka survei di lapangan bisa berjalan aman dan lancar, dan instansi lainnya untuk mendukung pencapaian target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 ini.
“Sinergi dengan seluruh pihak terkait menjadi kunci untuk pencapaian target tersebut,” kata Tutuka.
Terkait sistem fiskal, telah ditetapkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2020 yang merupakan penegasan pemberlakuan bentuk Kontrak Kerja Sama (KKS) dan fleksibilitas opsi bentuk KKS. Fleksibilitas ini akan memberikan kenyamanan bagi investor untuk bisa memilih dan menghitung keuntungan, serta disesuaikan dengan portofolio perusahaan.
Tutuka menegaskan, pemerintah sepakat bahwa setiap strategi untuk menaikkan produksi migas harus sejalan dengan kondisi lapangan dan regulasinya. Insentif yang diberikan juga menyesuaikan dengan kebutuhan kontraktor seperti DMO holiday, investment credit, dan depresiasi dipercepat. Kebijakan ini juga akan dibarengi dengan keterbukaan data dan optimalisasi split. "Harapannya, industry hulu migas lebih bergairah, sambil menunggu harga minyak naik," kata Tutuka.
Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk, Hilmi Panigoro, menegaskan, dalam setiap keputusan investasi dibutuhkan kepastian. “Kepastian itu, pertama, secara ekonomi menarik. Kedua, secara kontrak dijamin keberadaannya,” ujar Hilmi.
Terkait mempertahankan existing production, kata Hilmi, banyak lapangan tua yang biayanya sangat tinggi, sehingga tidak ekonomis dikembangkan. Akan menjadi ekonomis apabila bagi hasilnya bisa diubah. Kemudian, mentransformasikan discover resources menjadi produksi. Saat ini, banyak marginal field yang dianggap tidak ekonomis. Cadangan-cadangan migas yang kecil ini akan menjadi menarik apabila ada insentif yang spesial.
Hilmi menyambut baik kebijakan pemerintah yang memberikan fleksibilitas kontrak. Namun, fleksibilitas ini harus disesuaikan dengan masing-masing lapangan. “Tidak semua marginal field development atau EOR bisa diaplikasikan dengan template kontrak yang sama,” katanya.
Dia mengajak agar pemerintah, pengusaha, dan calon investor duduk bersama untuk melihat satu per satu lapangan migas agar teridentifikasi mana yang dipertahankan, dikembangkan, yang dilakukan EOR, dan yang dieksplorasi. “Kita harus meng-create environment dan prudent regulatory framework agar bisa berkompetisi dan menarik investasi ke Indonesia,” ujar Hilmi.
(Feby Novalius)
