Sistem Gaji PNS Berubah, BKN: Kalau Turun Jadi Ribut

Dita Angga R, Jurnalis · Jum'at 27 November 2020 15:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 27 320 2317401 sistem-gaji-pns-berubah-bkn-kalau-turun-jadi-ribut-YUoyV7BkiF.jpg PNS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan berubah pada tahun depan. Tak lagi berdasarkan pangkat dan golongan. Lalu apakah akan merugikan PNS?

Seperti diketahui BKN melalui Direktorat Kompensasi ASN tengah berupaya mempercepat penyiapan bahan perumusan aturan teknis terkait pangkat, gaji, tunjangan dan fasilitas PNS.

Di mana sistem penggajian mendatang akan berubah dengan didasarkan pada beban kerja dan risiko kerja.

“Enggak lah. Enggak (merugikan),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan bahwa saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: Sistem Gaji PNS Bakal Diubah, Tak Lagi Berdasarkan Pangkat atau Golongan 

Paryono juga menyebut dengan sistem baru gaji PNS tidak akan berkurang. Apalagi gaji PNS ke depan didasarkan pada grade jabatan

“Ya kayaknya enggak (turun gajinya). Karena itu berdasarkan grade jabatan. Tentunya aspek itu juga diperhitungkan. Maksudnya ya kalau turun nanti jadi ribut. Karena nanti tunjangan itu adanya tunjangan kinerja dan kemahalan. Jadi kayak tunjangan jabatan, keluarga itu sudah dalam gaji,” jelasnya.

 Intip Aktivitas PNS Pempov DKI Jakarta pada PSBB Transisi

Sebelumnya Paryono mengungkapkan bahwa ke depan sistem gaji PNS akan lebih sederhana yakni hanya terdiri atas gaji dan tunjangan. Terkait formula gaji, Paryono menjelaskan bahwa besarannya akan didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Sehingga gaji PNS ke depan tidak lagi didasarkan pada pangkat dan golongan ruang.

“Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan,” jelasnya.

Sementara untuk formula tunjangan PNS akan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

“Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing,” tuturnya.

Paryono juga menekankan bahwa seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara. Selain itu juga harus dapat dipastikan kesejahteraan PNS tidak akan terganggu. Sehingga menurutnya dibutuhkan upaya ekstra hati-hati.

“Dan harus didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang Pangkat, Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS. Ini agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini