BPK Geleng-Geleng, Banyak Masalah di BPJS Kesehatan
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan selalu bermasalah dan menjadi temuan berulang sejak 2015.
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa mengatakan, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial tahun 2017-2019 pada BPJS kesehatan.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Depan, Peserta Terbebani
"Pemeriksaan BPK terdapat permasalahan pengelolaan kepesertaan, temuan ini berulang dan sering terjadi dan selalu sejak 2015. Masalahnya sama yaitu banyak data ganda," kata Dori dalam video virtual, Selasa (29/12/2020)
Kata dia, pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal. Seperti data kepesertaan dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid, NIK ganda, serta daftar gaji atau upah peserta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dan pekerja penerima upah (PPU) belum mutakhir.
Baca Juga: Pengumuman! Iuran BPJS Kesehatan Naik Rp9.500
"Hal ini mengakibatkan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak valid berpotensi membebani keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran PPNPN dan PPU berpotensi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya," jelasnya.
