BPKP Kawal Ketat Anggaran Pengadaan Vaksin Covid-19
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut ada potensi kecurangan anggaran vaksinasi yang cukup besar. Mengingat program vaksinasi memiliki anggaran yang besar dan tantangan yang berat.
Tantangan yang dimaksud adalah akses dan kapasitas fasilitas kesehatan, proses pendataan dan validitas data, kapasitas distribusi dan penyimpanan, kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung lainya.
Baca Juga: Jangan Takut Divaksin Covid-19, Ini Manfaatnya
Mencegah terjadinya penyimpangan anggaran vaksinasi dan fasilitas pendukung lainnya, BPKP akan mengawal dan melakukan kontrol ketat guna menjaga akuntabilitas program yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, perlu menjaga akuntabilitas anggaran agar pengadaan vaksin Covid-19 yang telah menelan anggaran negara hingga puluhan triliun, dapat berjalan efektif dan mampu mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Ketersediaan anggaran dapat diibaratkan sebagai darah. Jika tubuh kehabisan darah, maka seluruh aktivitas organ lain sudah pasti akan terganggu", katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (25/1/2021).
Baca Juga: Jangan Takut Divaksin Covid-19, Tak Timbulkan Efek Samping Berbahaya
Ateh mengungkapkan, pengawasan pelaksanaan vaksinasi mengacu kepada Peraturan Presiden No. 99/2020. Di mana BPKP ditugaskan untuk mengoordinasikan Pengawasan Barang Jasa (PBJ) vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan APIP kementerian, lembaga dan daerah.
Sasaran pengawasan, kata Ateh, utamanya memastikan lima tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Selain itu, juga harus dikerjakan dengan efektif, efisiensi, serta pengendalian terhadap kemungkinan timbulnya fraud.
“Titik kritisnya adalah proses distribusi dan penyimpanan vaksin, karena sekali vaksin rusak, maka pelaksanaan vaksinasi tidak akan efektif," ujarnya.
