Dia pun menyebut kunci keberhasilan dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan vaksinasi yang utama, adalah mendorong tindak lanjut manajemen atas saran perbaikan APIP. Lalu, memastikan saran perbaikan tidak mengganggu kecepatan pelaksanaan vaksinasi, pelaporan yang tepat waktu, penjagaan mutu pelaksanaan dan hasil pengawasan, serta eskalasi penyelesaian permasalahan jika diperlukan.
Selain itu, BPKP baik di pusat maupun perwakilan menyediakan helpdesk sebagai wadah koordinasi dan konsultasi bagi seluruh APIP. Adapun, kebutuhan vaksin Covid-19 saat ini adalah untuk 181,5 juta penduduk Indonesia. Pada tahap pertama Januari-April dialokasikan untuk 1 juta petugas kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia.
Kemudian, tahap dua pada April-Mei untuk 63,8 Juta masyarakat rentan, dan 77,2 juta masyarakat lainnya. "Pemberian vaksin akan diberikan secara gratis, dan vaksinasi ini bukanlah ending dari upaya melawan Covid-19, sehingga protokol kesehatan dan meningkatkan imun tubuh tetap harus kita jaga," tambah Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Murti Utami.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.