Anggaran 2021 Dipangkas, Kemenhub Pastikan Subsidi Angkutan hingga Infrastruktur Tetap Dilakukan

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 28 Januari 2021 21:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 28 320 2352638 anggaran-2021-dipangkas-kemenhub-pastikan-subsidi-angkutan-hingga-infrastruktur-tetap-dilakukan-YOe4H1pPBT.jpg Proyek Infrastruktur. (Foto: Okezone.com/Dok PUPR)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Darat) Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran Rp5,6 triliun untuk tahun 2021. Angka ini lebih rendah dibandingkan pagu alokasi yang mencapai Rp7,6 triliun.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, semula pagu alokasi anggaran 2021 adalah Rp7,6 triliun. Namun karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) maka mengalami penurunan.

"Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi belum selesai masih diperlukan anggaran vaksin, penanganan pandemi, sehingga kemudian berimbas kepada refocusing dan realokasi pada 2021. Dan Ditjen Darat ada penghematan sebesar Rp1,98 triliun sehingga pagu alokasi semula Rp7,6 triliun menjadi Rp5,6 triliun," ujarnya dalam acara rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (28/1/2021).

Baca Juga: Rugikan Negara Rp43 Triliun, Masalah Truk 'Obesitas' Harus Diselesaikan

Menurut Budi, belanja yang dilakukan penghematan adalah berasal dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat hingga belanja jasa. Lalu ada juga bantuan kepada masyarakat atau pemerintah daerah yang bukan merupakan arahan Presiden Joko Widodo, Pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan atau mesin, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari yang belum dikontrakan dan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda hingga dibatalkan.

"Dengan demikian postur Ditjen darat per jenis belanja terhadap total alokasi setelah refocusing adalah, belanja pegawai Rp515 miliar atau 9,10%, belanja barang sebesar Rp2,54 triliun atau 44,99%, dan belanja modal sebesar Rp2,6 triliun atau 46%," jelasnya.

Menurut Budi, anggaran tahun ini akan digunakan untuk fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dirinya pun menyebut akan mengoptimalkan jumlah anggaran yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa tetap terlaksana dengan baik.

"Namun demikian kami akan berupaya melakukan penyelesaian kegiatan yang tertunda melalui pemanfaatan sisa anggaran maupun pengurangan dan penghematan," ucapnya.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Meskipun dipangkas, pihaknya akan tetap memaksimalkan program yang sudah disusun dengan anggaran yang tersedia. Secara khusus anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menjalankan program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan masyarakat.

"Kegiatan strategi perhubungan darat dilaksanakan dengan mengoptimalkan sedemikian mungkin anggaran yang ada sehingga output dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana," ujarnya.

Menurut Budi, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan pembangunan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP). Kemudian ada juga revitalisasi atau rehabilitasi terminal tipe A, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, hingga subsidi angkutan perkotaan tetap dilakukan.

"Kegiatan yang dimaksud adalah pembangunan pelabuhan SDP, revitalisasi dan rehab terminal tipe A , pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, subsidi angkutan perkotaan buy the service, pembangunan kapal sub modal KSPN, pembangunan terminal barang internasional dan subsidi angkutan penyeberangan dan angkutan jalan," jelas Budi.

Selain itu, pihaknya juga akan mendukung program 5 super destinasi wisata prioritas. Sebab, sektor pariwisata menjadi salah satu langkah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat covid.

"Di Danau Toba kami fokus penyelesaian dermaga penyeberangan di Danau Toba sehingga sampai dengan 2021 nanti ada 13 dermaga yang kami bangun. Demikian juga DSP Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang kami tetap berkomitmen menyelesaikan program-program yang ada," jelasnya.

Pihaknya juga akan mendorong program ketahanan pangan nasional dengan ikut serta dalam pembangunan lumbung pangan atau food estate. Misalnya adalah dengan membangun dermaga sebagai infrastruktur penunjang food estate.

"Dermaga sungai di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau dan tidak ada penghematan untuk program ini. Sesuai rencana semula ada penyelesaian tujuh dermaga akan selesai 2022," ucap Budi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini