JAKARTA - Proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa Ibu Kota Negara (IKN) akan rampung pada 2024 diragukan.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, akibat pandemi Covid-19 membuat ketertarikan investor dalam dan luar negeri cukup rendah terhadap proyek pembangunan infrastruktur IKN. Di sisi lain, tingkat keuntungan proyek infrastruktur dinilai relatif tidak menarik karena sebagian besar proyek fokus pada pembangunan fasilitas pemerintahan
"Jika investor mau bantu proyek IKN pun terbilang sulit karena tingkat keuntungan proyek infrastruktur relatif kurang menarik. Apalagi proyek bangun gedung pemerintahan. Kalau ada investor mau masuk lebih baik buat pabrik mobil listrik bukan gedung pemerintahan baru, jelas lebih bermanfaat," ujar dia saat dihubungi MNC Portal Indonesia Munggu (21/3/2021).
Baca Juga:Â Presiden Jokowi Bisa 17 Agustusan di Ibu Kota Baru pada 2024Â
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa yakin, pembangunan Ibu Kota baru bisa rampung pada 2024. Perkiraan itu didasarkan pada asumsi bila program vaksinasi dapat berjalan dan herd immunity bisa tercapai. Bahkan, pada 17 Agustus 2024 mendatang upacara peringatan hari kemerdekaan akan digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota baru.
Dari riset Indef, pemindahan Ibu Kota ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tidak berdampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam catatannya, IKN hanya menyumbang 0,0001 persen terhadap PDB nasional.
Meski begitu, dampak terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi atau sebesar 1,77% untuk kawasan tersebut. Sebaliknya, IKN baru justru berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04%.
"Berdampak 1,77% terhadap PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001%. Sebaliknya, pemindahan ibu kota ini berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04%," kata dia.
