7 Fakta Negara Ambil Alih Pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita

Fariza Rizky Ananda, Jurnalis · Sabtu 10 April 2021 06:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 09 320 2391954 7-fakta-negara-ambil-alih-pengelolaan-tmii-dari-yayasan-harapan-kita-ekMIrTjzdF.jpg Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Penetapan tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2021. Pengelolaan TMII awalnya dipegang oleh Yayasan Harapan Kita selama hampir 44 tahun.

“Intinya penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensesneg. Dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama dilakukan oleh Yayasan Harapan kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK, dan di Kemayoran,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Rabu (7/4/2021).

Terkait isu pengambil-alihan pengelolaan TMII tersebut, Okezone merangkum beberapa fakta menariknya, Sabtu (10/4/2021):

1. Pemerintah Ambil Alih TMII karena Rekomendasi Hasil Audit

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama mengungkapkan bahwa ada proses audit dari beberapa institusi. Salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Ambil Alih dari Keluarga Soeharto, TMII Bakal Dikelola BUMN Pariwisata

“Kemudian ada tim legal audit waktu itu pernah masuk ke sana dari Fakultas Hukum UGM. Kemudian BPKP masuk untuk audit. Kemudian yang terakhir ada temuan BPK, Bulan Januari 2021 ini untuk laporan hasil pemeriksaanya 2020,” ujarnya.

Setya menyebutkan dalam rekomendasi BPK disebutkan bahwa perlu ada pengelolaan yang lebih baik di TMII oleh Kemensetneg. Hal ini mengingat TMII merupakan aset negara yang tercatat di Kemensetneg.

“Rekomendasinya adalah pengelolaan lebih baik dari Kemensetneg terhadap aset yang dimiliki oleh negara. Kami memutuskan untuk mengajukan perpres tersebut. Dan pemerintah menerbitkan perpres 19/2021 (terkait pengambilalihan pengelolaan),” pungkasnya.

2. Yayasan Harapan Kita Tidak pernah Setor Pendapatan TMII

Yayasan Harapan Kita disebut tidak pernah menyetor pendapatan TMII kepada kas Negara. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan bahwa penyebab pendapatan TMII tidak disetor ke kas negara karena selama ini pemasukannya minus.

Ketika ditanya mengapa tidak sejak dulu pemerintah tidak mengambil-alih pengelolaan TMII, Setya tidak menjawab. Dia hanya menegaskan bahwa pengambilalihan TMII saat ini didasarkan atas dokumen resmi rekomendasi BPK, hasil legal audit FH UGM dan rekomendasi BPKP.

Baca Juga: Jokowi Bakal Bentuk Yayasan Keluarga Kelola TMII, Mensesneg: Tidak Benar

3. Masa Transisi, TMII Akan Beroperasi Seperti Biasa

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa staf yang bekerja saat ini secara otomatis akan bekerja dalam pengelolaan tim transisi. Dalam waktu 3 bulan, pengelola yang ada sekarang ini harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim transisi. Dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi

Semua pekerja TMII akan beroperasi seperti biasa. Termasuk juga para staf diminta untuk bekerja seperti biasa. “Dalam masa transisi TMII tetap beroperasi seperti biasa. Para staf tetap bekerja seperti biasa, tetap mendapat hak keuangan dan fasilitas tetap seperti biasa. Jadi tidak ada yang berubah,” katanya Rabu (7/4/2021).

4. Valuasi TMII Bisa Lebih Dari Rp20 Triliun

Menteri Pratikno mengungkapkan bahwa TMII berada di lokasi strategis dengan valuasi puluhan triliunan pada 2018. Dia menyebut bahwa kemungkinan saat ini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan 2018.

“Kawasan ini seluas 1.467.704 meter2. Jadi sekitar 146,7 hektar lebih. Berlokasi sangat strategis di Jakarta Timur, yang berdasarkan perhitungan Kemensetneg dan Kemenkeu evaluasinya waktu itu tahun 2018 sebesar Rp20 triliun. Jadi mungkin harga pasar bisa jauh lebih dari itu untuk saat ini. Apalagi nanti saat pasca pandemi,” katanya, Rabu (7/4/2021).

5. Pemerintah Bantah Jokowi Buat Yayasan Keluarga untuk Kelola TMII

Pratikno membantah kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan membentuk yayasan keluarga untuk mengelola TMII. Dia mengatakan bahwa nantinya TMII akan diserahkan kepada pihak profesional dalam pengelolaanya.

“Jadi ini nanti Kemensetneg merumuskan kriteria siapa yang akan secara tepat profesional memperbaiki Taman Mini, kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan,” ungkapnya.

6. TMII Akan Dikelola BUMN Pariwisata

Mensesneg Pratikno memberikan sinyal bahwa pengelolaan TMII akan diserahkan pada salah satu BUMN Pariwisata. Diharapkan pengelolaan TMII di masa mendatang akan lebih baik.

“Arahnya adalah ini akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII ini. Jadi dikelola oleh orang-orang yang profesional, lembaga yang profesional, dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara,” ujarnya.

7. Setelah Dipegang pemerintah, TMII Diharapkan Bisa Dikelola Lebih Baik

Pratikno berharap dengan pengambilalihan ini akan membuat pengelolaannya semakin baik. Apalagi aset yang begitu luas dan strategis selama ini telah dikelola bersama-sama dengan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

“Banyak bangunan-bangunan yang pengelolaannya bersama dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah dan BUMN. Ini akan bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan berkontribusi untuk negara, terutama sekali adalah kontribusi keuangan,” ungkapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini