Selain Gaji, Pekerja Kena PHK Terima Manfaat Ini dari JKP

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 09 April 2021 21:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 09 320 2392241 selain-gaji-pekerja-kena-phk-terima-manfaat-ini-dari-jkp-xxfh8hQD3o.jpg Jaminan Kehilangan Pekerjaan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan, hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyeleggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Di mana, manfaat JKP ini akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk bersama-sama memberikan informasi agar pengusaha, pekerja/buruh, pengawas ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempunyai pemahaman yang sama, dan mengimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Baca Juga: Korban PHK Masih Dapat Gaji, Ini Besarannya

“Program ini memberikan manfaat sangat luar biasa bagi para pekerja yang sudah terdapaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, di antara manfaat besar dari JKP adalah pertama, adanya uang tunai selama enam bulan; kedua, akses informasi pasar kerja; ketiga, jasa pelatihan,” ujarnya, Jumat (9/4/2021).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jaminan Sosial Retno Pratiwi mengatakan, setelah dicermati dan dipelajari bahwa ketika pekerja terkenak-PHK, benar-benar diperlukan adanya perlindungan sosial.

Baca Juga: Kartu Prakerja Sudah Tutup, Kemnaker Buka Pelatihan Kerja di Kabupaten

“Oleh karena itu, dengan adanya Program JKP harapanya yang utama adalah mempersiapkan pekerja yang terPHK untuk dapat bekerja kembali dengan adanya informasi pasar kerja, serta manfaat dari pelatihan-pelatihan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Project Management Office BPJS Ketenagakerjaan, Romie Erfianto mengatakan, sumber pendanaan tidak ada penambahan iuran pada peserta, karena modal awal pemerintah, dari rekomposisi iuran program jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan presentase iuran Jamsos dari program yang telah ada.

“JKK (0, 14%), JKM (0,1) dan tidak mengurangi manfaat dari program yang telah ada,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini