Korban PHK Masih Dapat Gaji, Ini Besarannya

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 07 April 2021 13:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 07 320 2390805 korban-phk-masih-dapat-gaji-ini-besarannya-MXKW66aS4R.jpg Manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Pekerja. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa program JKP memberikan banyak kemudahan bagi para korban PHK. Salah satu manfaat yang bisa didapat peserta JKP adalah uang tunai sebesar 45% dari gaji korban PHK selama 3 bulan pertama.

Misalnya, kata Ida, gaji peserta JKP sebelum di PHK adalah sebesar Rp5 juta, maka kemungkinan dia bisa mendapat 'gaji' sebesar Rp2,25 juta selama 3 bulan. Kemudian, 3 bulan berikutnya hanya 25% dari upah.

"Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Selain uang tunai, lanjutnya, peserta JKP juga bisa mendapat manfaat lain yaitu akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Baca Juga: Kartu Prakerja Sudah Tutup, Kemnaker Buka Pelatihan Kerja di Kabupaten

"Kemudian peserta berhak mendapatkan akses informasi pasar kerja, layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan, dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja," ungkap Ida.

Peserta JKP juga berhak mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan.

Sementara itu, sumber pembiayaan program ini salah satunya berasal dari pemerintah pusat.

"Ada peran pemerintah, ada iuran pemerintah sebesar 0,22%, jadi di sini ada tanggung jawab pemerintah pusat, meskipun peserta itu dari berbagai daerah maka tetap saja iuran itu yang membayar adalah pemerintah pusat," kata Ida.

Baca Juga: Hasil Kartu Prakerja Gelombang 16 Diumumkan, Begini Cara Cek Lolos atau Tidaknya

Selain itu, sumber pembiayaan dari program ini juga berasal dari iuran peserta itu sendiri sebelum di PHK dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM).

"Rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14%, JKM sebesar 0,10%," imbuhnya.

Sedangkan, untuk dasar perhitungannya adalah berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS dengan batas upah sebesar Rp5 juta.

"Ini untuk memberikan kepastian untuk pemerintah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mengiur," ungkap Ida.

Sebagai informasi, per 2 Februari 2021 lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Undang-undang (UU) Cipta Kerja memang sudah resmi berlaku.

Akan tetapi, untuk bisa merasakan manfaat dari program ini, korban PHK masih harus menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang masih dimatangkan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini