THR Tak Dicicil, Buruh: Kondisi Perusahaan Sekarang Sudah Membaik

Oktiani Endarwati, Jurnalis · Senin 12 April 2021 13:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 12 320 2393222 thr-tak-dicicil-buruh-kondisi-perusahaan-sekarang-sudah-membaik-pyfyg3aqou.jpg THR Wajib Diberikan Sesuai Amanat UU. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz berharap Menteri Ketenagakerjaan tidak lagi mengeluarkan surat edaran tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang klausulnya menyatakan boleh dicicil atau ditunda.

"Kami sangat tolak keras hal itu karena realitas di lapangan perusahaan-perusahaan sekarang kondisinya sudah membaik bahkan sudah banyak sekali perusahaan yang sudah normal," ujarnya saat melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya tepatnya di depan pintu Monas, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Baca Juga: Dibayar Penuh, Menaker: Pengusaha Tak Boleh Cicil THR!

Menurut dia, sejak awal buruh dengan tegas meminta ketentuan THR mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa perlu mengeluarkan surat edaran.

"Kami minta pemerintah untuk segera merespons melakukan apa yang sesuai kami mau. Kami akan lakukan terus aksi-aksi ini sepanjang pemerintah tidak merespon apa yang kami inginkan," tuturnya.

Baca Juga: Pengusaha Tak Bayar THR, Segera Lapor ke Sini

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pemerintah sudah memberikan stimulus bahkan relaksasi pembayaran pajak kepada perusahaan. Dia meminta agar kepentingan buruh juga tidak diabaikan oleh pengusaha.

"Stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit sudah dikasih, beberapa keringanan kredit sudah dikasih, bahkan pajak penjualan mobil juga sudah dikasih. Apalagi yang kurang," ujarnya beberapa waktu lalu.

Dia mengakui banyak perusahaan di sektor tertentu yang masih mengalami masalah keuangan selama pandemi Covid-19. Untuk itu, dia meminta agar perusahaan yang masih merugi tersebut berunding dengan dinas ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan laporan keuangan selama dua tahun.

"Langkah pertama ketika duduk berunding, pengusaha harus memberikan laporan keuangan dua tahun berturut-turut. Dari situ bisa diperiksa pemerintah apakah mampu atau tidak. Semua bisa dinegosiasikan dengan jujur, transparan, dan akuntabel," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini