Indonesia Bakal Punya Trem, Kemenhub Mulai Siapkan Regulasinya
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Umar Aris mengatakan, naskah akademik penerapan trem otonom di Indonesia ini akan menjadi pedoman pembentukan peraturan pelaksanaan yang setara maupun di bawah Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur terkait Trem Otonom.
Oleh karena itu, perumusan regulasi ini perlu diharmonisasikan dengan berbagai pemangku kepentingan. Ada sekitar 6 Kementerian atau lembaga yang terlibat secara langsung dalam penyusunan regulasi trem otonomi ini yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika , Pemerintah Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia.
“Naskah akademik ini merupakan struktur dasar dalam membangun kerangka regulasi yang memuat beberapa hal diantaranya yaitu terkait sistem operasi, standar teknis sistem keselamatan bisnis, pembiayaan dan manajemen risiko, serta hal lainnya seperti peta jalan, sampai dengan penyediaan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik,” jelasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
