5 Fakta Jokowi dan Pejabat Negara Dapat THR, Segini Besarannya

Fariza Rizky Ananda, Jurnalis · Sabtu 08 Mei 2021 05:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 07 320 2407176 5-fakta-jokowi-dan-pejabat-negara-dapat-thr-segini-besarannya-7tT86eKCxl.jpg Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No.65/2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 pada 28 April 2021 lalu. Dalam aturan tersebut tercantum bahwa THR juga diberikan kepada pejabat negara.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 Tahun 2021 juga tertuang bahwa penerima THR tersebut termasuk presiden dan wakil presiden, menteri, serta anggota DPR. THR tersebut mulai disalurkan mulai dari H-10 lebaran.

Berikut beberapa fakta menarik mengenai THR pejabat negara yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/5/2021).

1. Total Anggaran THR PNS dan Pejabat Negara Rp30 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp30,8 triliun untuk PNS/ASN.

Dia pun memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS dan TNI/Polri akan mulai disalurkan sejak H-10 hingga H-5 Lebaran 2021 secara bertahap. Sementara itu, gaji ke-13 diprediksi paling lambat cair pada bulan Juli 2021.

Baca Juga: Setop Beli Kopi Kekinian agar Duit THR Tak Jebol

2. Rincian THR yang Didapat Pejabat Negara

Pada pasal 6 PP No.65/2021 disebutkan bahwa komponen THR dan Gaji Ke-13 bagi pejabat negara terdiri atas:

a. Gaji pokok

b. Tunjangan keluarga

c. Tunjangan pangan

d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

Baca Juga: KSP: Jokowi dan Sri Mulyani Satu Suara soal THR PNS 2021

3. Segini Besaran THR Presiden dan Wakil Presiden

Ketentuan terkait gaji presiden dan wapres diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Beleid ini menentukan gaji presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Sementara wapres dapat 4 kali lipat gaji tertinggi pejabat negara.

Saat ini, gaji tertinggi dipegang jabatan Ketua MPR/DPR/DPR/BPK/MA sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Bila menggunakan angka ini, maka gaji pokok presiden adalah sebesar Rp30.240.000 dan wapres adalah Rp20.160.000.

Selain itu, Presiden menerima tunjangan jabatan sebesar Rp32.500.000. Sehingga secara keseluruhan, presiden mendapat Rp62.740.000 tiap bulannya. Adapun wapres diberi tunjangan jabatan Rp22.000.000, sehingga memperoleh penghasilan Rp44.160.000.

4. THR Bagi Wakil Menteri 85%, CPNS Hanya 80%

Adapun tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 pasal 6 ayat 13, disebutkan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi Wakil Menteri, paling banyak sebesar 85% dari THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada menteri.

Selain itu, kepada calon PNS diberikan 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya. Ada juga THR bagi pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

5. Berikut Daftar Pejabat Negara yang Dapat THR

1. Presiden dan Wakil Presiden

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim Ad hoc

6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi

7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial

9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

10. Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri

11. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

12. Gubernur dan Wakil Gubernur

13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

14. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang Undang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini