Terima 2.205 Pengaduan, Menaker Siapkan Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR

Michelle Natalia, Jurnalis · Kamis 13 Mei 2021 12:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 13 320 2409764 terima-2-205-pengaduan-menaker-siapkan-sanksi-perusahaan-tak-bayar-thr-N1BFA2S7ZY.jpg Posko THR Keagamaan 2021 Mencatat Pengaduan soal THR. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Posko THR mencatat 2.897 laporan sudah masuk sejak 20 April hingga 12 Mei 2021. Terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.

"Dari data tersebut, setelah kami lakukan verifikasi dan validasi dari aspek kelengkapan data serta duplikasi dan repetisi aduan, terdapat data aduan sejumlah 977," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam konferensi pers virtual Posko THR 2021 di Jakarta, Kamis (13/5/2021).

Baca Juga: Menaker Terima 2.205 Pengaduan THR

Topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat pun menyangkut 5 isu terbesar. Adapun yang dikonsultasikan terkait THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi, dan THR bagi pekerja berstatus hubungan kemitraan seperti ojek dan taksi online.

"Isu terkait pengaduannya adalah THR dibayar secara cicilan oleh perusahaan. Ada yang hanya dibayar 50%, juga dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji. Ada pula THR yang tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19," jelas Ida.

Baca Juga: Pelanggaran, Masih Banyak Pekerja Tak Terima THR Lebaran

Atas pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah memverifikasi dan memvalidasi data serta informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Kemnaker juga akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan aturan penyaluran THR.

"Kami akan menggelar rapat koordinasi (rakor) yang mengundang seluruh kepala Disnaker seluruh daerah dan tim posko THR. Rapat ini akan membahas perkembangan dan penanganan tindak lanjut atas laporan THR di daerah dan rekomendasi pengenaan sanksinya bagi yang melanggar," tegas Ida.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini