3 Fakta Ancaman PHK Buruh Ritel, Lotte Ikut Tergonjang-ganjing

Hafid Fuad, Jurnalis · Minggu 04 Juli 2021 03:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 03 320 2435053 3-fakta-ancaman-phk-buruh-ritel-lotte-ikut-tergonjang-ganjing-wY25JVWrRq.jpg Minimarket (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Industri ritel masih terus mengalami pendarahan selama angka kasus covid19 masih terus tidak terkendali. Selain itu juga dibutuhkan syarat muncul kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Karena itu kedepan kita masih akan terus melihat perjuangan industri ritel khususnya tempat belanja modern. Khususnya di momen seperti sekarang saat angka kasus covid19 harus dikendalikan dengan tegas melalui PPKM Darurat. Berikut fakta-fakta terkait kabar industri ritel yang masih berdarah-darah.

1. Nama Lotte Disebut-sebut Goyang

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bahwa industri ritel di tengah melonjaknya kasus virus corona semakin tidak menarik. Dengan melonjaknya Covid-19 berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yang kemudian mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat.

Baca Juga: Calon Penumpang Kereta Api Bisa Refund Tiket, Begini Caranya

"Penurunan ini sudah mulai dirasakan, khususnya di industri ritel. Karena daya beli turun, maka ritel dan hipermarket menjadi yang pertama terdampak, karena kelas menengah ke atas enggak belanja, itu yang juga menjelaskan kenapa Giant tutup," ujar Said.

Untuk kasus Giant, investor Hong Kong menilai bahwa investasi di industri ritel sudah tidak menarik karena daya beli kelompok menengah ke atas menurun.

"Itu terjadi di Carrefour, Giant, nah sekarang ke Lotte ini yang tergonjang-ganjing. Di kelas hipermarket, ritel tengah, seperti Tip Top dan Superindo sudah mulai merasakan juga," ungkap Said.

Dari kelompok ritel tersebut, yang masih bisa bertahan adalah yang berada di ritel kelas bawah seperti Indomaret dan Alfamart yang sasaran pasarnya di tingkat perkampungan.

"Tapi kalau Covid-19 ini ngga selesai, klaster buruh dan keluarganya makin meningkat, kan orang ngga akan belanja lagi di Indomaret dan Alfamart, pasti pakai ojek online, dan dari situ ancaman PHK sudah di depan mata buat industri ritel," pungkas Said.

Baca Juga: Dukung PPKM Darurat, KAI Daop 1 Jakarta Operasikan 22 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh

2. Pelaku Ritel Ngeri Dengan Lockdown Total

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, jika harus dilakukan lockdown karena lonjakan kasus Covid-19, pihaknya pasti akan mendukung kebijakan pemerintah karena sifatnya untuk keselamatan karyawan dan masyarakat. Namun dia berharap pemerintah tidak memberlakukan lockdown total untuk pelaku usaha ritel.

"Kami mengharapkan supaya tetap jangan sampai lockdown total. Mungkin seperti pengurangan jam kerja atau jam buka tutup toko, itu masih bisa. Harapan kami bisa buka toko dengan kondisi protokol kesehatan," ujar Budihardjo.

Dia juga meminta agar pemerintah dapat memetakan klaster penularan Covid-19 agar mengetahui sumber penularan. Menurut dia, para peritel juga telah menerapkan protokol yang sangat ketat sesuai anjuran pemerintah.

"Untuk toko, mal, bandara ini sudah ketat menerapkan protokol kesehatan dari cuci tangan, jaga jarak. Kami juga memohon klaster penularan itu bisa dipetakan oleh pemerintah sebenarnya penularan itu terjadinya di sektor mana," katanya.

3. Kondisi Ritel Modern Sedang Prihatin

Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia ( Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan, lonjakan kasus Covid berimbas pada penerapan kebijakan work from home dan pembatasan sosial yang kembali diberlakukan. Sementara sektor ritel belum sepenuhnya pulih akibat imbas pandemi Covid-19.

"Kita (sektor ritel) ini kalau dibilang lagi pemulihan ya pemulihan, tapi pemulihan ini kan masih dibayang-bayangi ketidakpastian. Ini sangat memprihatinkan," ujar Tutum.

Pihaknya selaku peritel hanya bisa menyampaikan bahwa para peritel menerapkan protokol yang sangat ketat sesuai yang diizinkan. Jadi, kalau ada kelompok masyarakat yang abai, situasi ini adalah bagian dari konsekuensi sangat nyata, dimana semua pihak harus menanggung beban.

"Saya kira termasuk kami (terkena konsekuensinya) jika nanti diadakan PSBB kembali. Sekali lagi, insentif pemerintah ini bukan menu utama dalam kebutuhan kami," terang Tutum.

Dia menyebutkan, insentif itu seakan-akan menjadi pemanis yang tidak bisa membantu. Hal yang diperlukan para peritel adalah menu utamanya, yakni penanganan kasus Covid-19.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini