Bu Sri Mulyani, Pengusaha Ritel Minta Kenaikan Pajak Ditunda

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Kamis 26 Agustus 2021 08:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 26 320 2461290 bu-sri-mulyani-pengusaha-ritel-minta-kenaikan-pajak-ditunda-1jFcSZS27q.jpg Pengusaha Ritel Minta Kenaikan Pajak Ditunda

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta agar pemerintah meninjau kembali kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan penetapan pajak multi tarif.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menilai kenaikan tarif pajak maupun penerapan multi tarif PPN pada situasi pandemi saat ini sangat kurang tepat.

“Saat ini berbagai sektor termasuk di antaranya ritel modern (pasar swalayan) sedang dalam kondisi terpuruk dihantam badai pandemi Covid-19, ditandai dengan berhenti beroperasinya hampir 1.500 gerai ritel modern dalam kurun waktu 18 bulan terakhir,” terangnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI disiarkan secara daring, dikutip Kamis (26/8/2021).

Menurut Roy, kenaikan tarif PPN secara umum dari 10% menjadi 12% pasti akan berdampak pada melandainya daya beli sehingga memupuskan upaya menjaga konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pada ekomomi, yang pada kuartal II 2021 ini mencapai 55.07% pada PDB.

Selain itu, dengan kebijakan tersebut akan menimbulkan potensi terjadinya peningkatan laju inflasi yang signifikan seiring dengan kenaikan harga barang akibat kenaikan tarif pajak.

“Situasi ini akan lebih tergerus lagi saat dikenakannya sistem multi tarif terendah 5% dan tertinggi 15% yang mengakibatkan pembebanan pada masyarakat berpenghasilan rendah atau marginal senilai minimal 5%, yang sebelumnya tidak terkena” ujarnya.

Lanjutnya, belum lagi dengan dampak perbedaan multi tarif PPN tersebut dengan barang yang dijual pada peritel modern. Dimana ini akan berpotensi membangunkan shadow market yang meningkat maupun peningkatan belanja barang diluar negeri yang harganya lebih bersaing.

Dalam hal ini, Roy juga meminta pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) minimal 1% pada pendapatan atau omset kotor atas perusahaan yang berstatus rugi dapat ditangguhkan.

Sebab, kata Roy, PPH minimal ini akan menambah beban tambahan bagi berbagai sektor termasuk peritel yang mengalami kerugian. Dimana nantinya memicu langkah kebijakan strategis dalam hal penutupan gerai, hilangnya investasi hingga yang lebih tragisnya adalah PHK massal.

“Dalam situasi pandemi ini pasti pemerintah akan meneruskan fungsi refocusing dan relokasi APBN dimana salah satu upaya pemerintah mendapatkan income adalah melalui extensifikasi perpajakan selain menambah hutang luar negeri maupun melalui penerbitan SBN/Obligasi negara dan printing money,” katanya.

Dalam kesempatan itu, selain memberikan daftar inventaris masalah (DIM), Roy juga memberikan berbagai pandangan sebagai pelaku usaha dan pejuang ekonomi dalam RUU KUP, yang diharapkan lebih menyasar pada tujuh catatan.

Adapun ini sebagai upaya maksimal yang sekiranya dapat ditingkatkan oleh pemerintah tanpa signifikan membebani pelaku usaha maupun masyarakat, antara lain:

Pertama, pemberlakuan RUU KUP yang menjadi prolegnas untuk diratifikasi ini, kiranya dapat ditangguhkan dahulu di masa pandemi ini dan vaksinasi dimaksimalkan.

“Kedua, mengupayakan maksimal dan fokus pada peningkatan subjek atau Wajib Pajak (WP) Baru bukan hanya perluasan cakupan atau extensifikasi sasaran objek pajak,” sebutnya.

Ketiga, peningkatan program kepatuhan dan kesetaraan para WP melalui komunikasi publik yang sistematis dan terintegrasi dengan penerapan punish dan awarding rewards.

“Keempat, Post Border Tax, yang tentunya masih memiliki ruang agar dapat di optimalkan. Antara lain dalam hal pengenaan pajak atas produk/barang yang dibeli melalui sosial media dimana cara pembayaran selama ini dengan COD yang hanya terkena biaya kirim maupun pembelian barang JASTIP (Jasa Titip),” lanjutnya.

Kelima, peningkatan tarif atau multi tarif atas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian, pemakaian & pemilikan barang/jasa dari para super/crazy rich Indonesia yang berkategori SES A+/AA+.

Keenam, peningkatan fungsi pengawasan dan penyelidikan WP dilakukan oleh platform yang independence, kompeten dan terakreditasi.

“Sehingga diharapkan dapat lebih transparan & berintegritas, tidak memiliki hubungan sosial maupun emosional dengan WP,” sambungnya.

Ketujuh, dibentuknya Satgas Perpajakan melibatkan unsur K/L, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten serta Penyidik POLRI, Kejaksaan atas WP.

Sehingga bagi oknum yang telah diperingati berkali-kali tetapi tidak punya itikad menuntaskan pembayaran pajak terhutangnya maupun WP penggelapan/pengemplang pajak bisa mendapatkan penindakan hukum yang presisi, tegas tanpa kompromi yang tidak tajam kebawah tumpul keatas, sebagai efek jera.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini