Erick Thohir Buka-bukaan soal LHKPN Pegawai BUMN di Depan Ketua KPK

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 07 September 2021 10:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 07 320 2467311 erick-thohir-buka-bukaan-soal-lhkpn-pegawai-bumn-di-depan-ketua-kpk-m0tgQL05VY.jpg Erick Thohir Buka-bukaan soal LHKPN Pejabat BUMN (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, transformasi BUMN melalui penguatan lima prioritas utama Kementerian BUMN.

"Pengembangan talenta merupakan bagian dari 5 prioritas utama dengan salah satu fokus peningkatan tata kelola SDM," kata Erick Thohir dalam acara KPK “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat” bersama dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua KPK Firli, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Deputi Pencegahan KPK Pahala dan Ketua Formapi Lucius Karus seperti dikutip, Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Prioritas pertama adalah meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.

Kedua, restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerja sama, pertimbangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business.

Ketiga, memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced analytics, big data, artificial intelligence, dan lain-lain.

Keempat, mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.

Kelima, mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

”Salah satunya melalui kepatuhan pelaporan LHKPN bagi pegawai BUMN dan Kementerian BUMN," kata Erick Thohir.

Sementara itu, Erick Thohir memaparkan dukungan Kementerian BUMN pada pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).

1. Menginstruksikan kepada seluruh Wajib Lapor BUMN dan Wajib Lapor Kementerian BUMN untuk melaporkan LHKPN secara online, akurat, dan tepat waktu

2. Secara berkala memonitor persentase pemenuhan pelaporan LHKPN bagi Wajib Lapor BUMN dan Wajib Lapor Kementerian BUMN

3. Meminta Direksi untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN

4. Menjadikan LHKPN sebagai data untuk Talenta BUMN dan ke depan menjadi persyaratan kepatuhan bagian dari syarat Fit and Proper Test untuk calon Direksi BUMN

Hal ini tertuang dalam beberapa aturan di antara lain, Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri nomor PER 10/MBU/06/2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian BUMN.

Surat Edaran kepada seluruh BUMN Nomor S-46/DSI.MBU/02/2021 tentang Kewajiban Pelaporan LHKPN oleh BUMN dan Peraturan Internal BUMN yang mewajibkan Pelaporan LHKPN oleh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Jajaran Manajemen BUMN

Pada tahun 2020 tingkat pelaporan LKHPN pada BUMN mencapai 98,78% dengan ketepatan waktu mencapai 98,19% dan pada Kementerian BUMN tingkat pelaporan dan ketepatan waktu Pelaporan LHKPN mencapai 100%

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini