Erick Thohir Buka-bukaan soal LHKPN Pegawai BUMN di Depan Ketua KPK
Sementara itu, Erick Thohir memaparkan dukungan Kementerian BUMN pada pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).
1. Menginstruksikan kepada seluruh Wajib Lapor BUMN dan Wajib Lapor Kementerian BUMN untuk melaporkan LHKPN secara online, akurat, dan tepat waktu
2. Secara berkala memonitor persentase pemenuhan pelaporan LHKPN bagi Wajib Lapor BUMN dan Wajib Lapor Kementerian BUMN
3. Meminta Direksi untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN
4. Menjadikan LHKPN sebagai data untuk Talenta BUMN dan ke depan menjadi persyaratan kepatuhan bagian dari syarat Fit and Proper Test untuk calon Direksi BUMN
Hal ini tertuang dalam beberapa aturan di antara lain, Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri nomor PER 10/MBU/06/2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian BUMN.
Surat Edaran kepada seluruh BUMN Nomor S-46/DSI.MBU/02/2021 tentang Kewajiban Pelaporan LHKPN oleh BUMN dan Peraturan Internal BUMN yang mewajibkan Pelaporan LHKPN oleh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Jajaran Manajemen BUMN
Pada tahun 2020 tingkat pelaporan LKHPN pada BUMN mencapai 98,78% dengan ketepatan waktu mencapai 98,19% dan pada Kementerian BUMN tingkat pelaporan dan ketepatan waktu Pelaporan LHKPN mencapai 100%
(Dani Jumadil Akhir)
