Apindo Tegas Minta Pengajuan PKPU dan Kepailitan Dimoratorium

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Selasa 07 September 2021 14:13 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 07 320 2467454 apindo-tegas-minta-pengajuan-pkpu-dan-kepailitan-dimoratorium-VGZIWSoWub.jpeg Apindo Minta Pengajuan PKPU Dimoratorium. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera buat kebijakan terkait polemik peningkatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani pun mengusulkan kepada pemerintah agar segera menerbitkan Perppu Moratorium UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta melakukan amandemen/revisi tersebut.

Baca Juga: Menko Luhut ke Pengusaha: Kita Jangan Hanya Impor Barang

Pengusaha menilai kondisi ini sangat mengkhawatirkan, dikarenakan dapat mengganggu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh asosiasi dunia usaha.

“Pengajuan PKPU dan kepailitan ini sudah pada taraf yang sudah tidak dalam kondisi untuk menyehatkan perusahaan. Tetapi justru untuk berujung kepada kepailitan. Padahal maksud dan tujuan dari PKPU ini untuk memberikan hak kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang dalam rangka menyehatkan perusahaannya,” terangnya.

Baca Juga: PPKM Berlevel Diperpanjang atau Tidak, Ini Harapan Pengusaha

Lebih lanjut, dia mengatakan format dari PKPU yang seharusnya adalah format dari debitur untuk mengajukan PKPU, tetapi yang terjadi justru 95 persen dipakai oleh kreditur.

Selain itu, Apindo juga menyoroti soal pengambilan keputusan guna mencapai sebuah kesepakatan dalam rangka merestrukturisasi utang.

“Pengambilan keputusan apakah ini akan mencapai sebuah kesepakatan untuk restrukturisasi utangnya atau ditolak. Kalau diterima itu berarti terjadi restrukturisasi utang sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh debiturnya. Tapi kalau ditolak, itu langsung pailit. Mekanisme pengambilan keputusan ini tidak proporsional,” jelas Hariyadi.

Menurutnya, dalam pengambilan keputusan tersebut ada dua kamar. Di mana kamar pertama untuk kreditur yang mempunyai jaminan atau kreditur separatis, lalu kamar kedua ditempati oleh kreditur yang tidak mempunyai jaminan atau kreditur konkuren.

“Pengambilan dua kamar ini, hasilnya adalah kalau salah satu kamar menyatakan tidak setuju maka jatuh keputusan tidak setuju. Ini contoh yang tidak proporsional. Seharusnya, untuk menentukan suatu perusahaan itu insolvensi atau tidak mampu melanjutkan operasionalnya maka harus dilakukan insolvensi tes untuk mengukur seberapa tingkat kemampuan perusahaan itu masih layak beroperasi,” paparnya.

Hal lain yang menjadi perhatian Apindo, adalah di dalam kaitan PKPU tidak mengenal ne bis in idem. Di mana dalam suatu perkara sudah diajukan maka seharusnya untuk gugatan yang sama tidak dapat diajukan kembali.Namun, kata Hariyadi, yang terjadi pada UU PKPU sekarang tidak mengenal hal tersebut dimana gugatan PKPU itu bisa dilakukan berkali-kali.

“Kalau begini caranya perusahaan yang sehat dikerjakan oleh orang-orang yang nggak bener, nanti perlahan akan pailit. Bagaimana tidak pailit kalau perusahaan yang tidak ada masalah diajukan PKPU lama-lama kreditur atau vendor akan takut berhubungan sama perusahaan yang bermasalah,” cetusnya.

Kemudian, menyangkut dari sisi hak kreditur. Menurut Hariyadi, kreditur memiliki hak dimana jika kreditur tersebut separatis maka bisa mengajukan sita jaminan. Sementara , jika kreditur tersebut konkuren maka bisa mengajukan acara kepada majelis.

“Jadi sebetulnya kalau dilihat secara keseluruhan, PKPU ini menjadi sesuatu yang kami lihat sudah tidak pada garis yang kita harapkan bersama. Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Perppu Moratorium tentang PKPU dan Kepailitan ini,” tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini