Masuk Daftar Pandora Papers, Ini Pengakuan Mengejutkan Pimpinan Dunia soal Pajak-Harta
JAKARTA - Sebagian elit dunia yang disebut dalam Pandora Papers bereaksi atas dokumen yang dirilis Minggu 3 Oktober 2021. Komisi Uni Eropa mengingatkan perlu penanganan global terhadap upaya penggelapan pajak.
Para pemimpin dari seluruh dunia yang masih maupun sudah selesai menjabat dilaporkan menyimpan kekayaan yang sangat besar dan diam-diam memiliki real estat di berbagai lokasi di dunia. Hasil penyelidikan selama berbulan-bulan oleh 600 wartawan investigasi dari 117 negara atas 12 juta dokumen itu tertuang dalam "Pandora Papers" dan dirilis Minggu (3/10/2021).
Raja Yordania Abdullah, sekutu dekat dan mitra Amerika di Timur Tengah, diduga mempunyai rekening di luar negeri dan membelanjakan lebih dari USD100 juta untuk 14 rumah mewah di Inggris dan Amerika. Dalam pernyataannya, Yordania mengatakan bahwa bukan rahasia lagi raja memiliki properti di Amerika dan Inggris.
Baca Juga: Masuk Daftar Pandora Papers, Ini Penjelasan Menko Luhut
“Ini bukan hal yang aneh dan juga bukan hal yang tidak pantas," kata pernyataan itu, dilansir dari VOA Indonesia, Selasa (5/10/2021).
Istana Yordania menegaskan, properti itu dibeli dari pendapatan pribadi raja, bukan dana negara. Ditambahkan, properti itu digunakan dalam kunjungan resmi maupun pribadi.
Keamanan, kata pernyataan itu, menjadi pertimbangan mengapa properti di luar negeri tidak diungkap.
Kemudian nama selanjutnya yang disebutkan dalam Pandora Papers adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, satu-satunya hal yang menarik perhatian dari Pandora Papers adalah tampak negara mana yang mempunyai rekening di luar negeri dan penggelap pajak terbesar di dunia.
"Tentu saja, itu adalah Amerika Serikat," katanya.
Baca Juga: Istana: Aset Raja Abdullah di Luar Negeri Bukan Rahasia
Peskov menambahkan bahwa Kremlin tidak melihat sesuatu yang istimewa dari penyelidikan itu dan bahwa apa yang dirilis sejauh ini sebagian besar adalah "rangkaian pernyataan tidak berdasar" yang tidak memerlukan penyelidikan.
Pakar Keuangan Moskow Thomas Adshead mengatakan, penyelidikan itu tidak mungkin mengubah lanskap politik di Rusia. Rakyat Rusia mungkin percaya, mungkin juga tidak, bahwa Putin mempunyai aset di luar negeri.
"Menurut saya, sangat mungkin bahwa Presiden Putin tidak memiliki apa pun atas namanya sendiri.," ujarnya.
