Jadi Pindahan di 2024! Ini 3 Fakta Menarik Ibu Kota Baru

Sevilla Nouval Evanda, Jurnalis · Jum'at 15 Oktober 2021 18:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 15 470 2486906 jadi-pindahan-di-2024-ini-3-fakta-menarik-ibu-kota-baru-zbqq6KpmCm.jpeg Ibu Kota Baru (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ibu Kota Negara bakal segera pindah secara resmi dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024 mendatang.

Salah satu alasan pemindahan ibu kota, yaitu pemerataan pembangunan di Indonesia. Rencana awalnya, anggaran pemindahan ibu kota yang bakal dikeluarkan terhitung sebesar Rp490 triliun.

Berikut 3 fakta menarik ibu kota negara baru yang dirangkum Okezone, Jumat (15/10/2021):

1. RUU Ibu Kota Baru Telah Diserahkan ke DPR

Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa pekan lalu.

Baca Juga: Anggaran Bangun Ibu Kota Baru Tahap I Rp510 Miliar

RUU itu antara lain berisi tentang visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan (pemindahaan dan pembiayaannya).

2. Pemindahan Dilakukan Pada 6 Bulan Pertama 2024

 Dalam Pasal 3 RUU IKN, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara bakal dilaksanakan pada semester pertama 2024.

Baca Juga: Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Rp510 Miliar, Jadinya Kapan?

"Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada Semester I-2024 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," demikian bunyi Pasal 3 RUU IKN, dikutip Jumat (15/10/2021).

3. Pengalihan Gedung BMN Jakarta - IKN

Dalam rangka pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari gedung-gedung perkantoran yang selama ini digunakan oleh kementerian atau lembaga akan dialihkan pengelolaannya.

Untuk pengelolaannya, Menteri Keuangan bisa melakukan dua mekanisme, yakni pemindahtanganan dan pemanfaatan. Kemudian, semua aset yang ada di IKN, seperti tanah dan gedung yang saat ini dalam proses pembangunan akan masuk sebagai BMN dan bisa digunakan oleh otoritas IKN. Pasalnya, seluruh barang yang diperlukan oleh otoritas disediakan lewat APBN.

Adapun Pemindahtanganan BMN dengan nilai mencapai Rp100 miliar itu membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan. Lalu, untuk BMN bernilai di atas Rp10 miliar harus diatur dengan persetujuan Presiden.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini