Bantah Terlibat Bisnis PCR, Erick Thohir Tak Tahu Pendirian GSI

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 15 November 2021 10:27 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 15 320 2501841 bantah-terlibat-bisnis-pcr-erick-thohir-tak-tahu-pendirian-gsi-4OfcmvyMcV.jpg Menteri BUMN Erick Thohir membantah keterlibatannya dalam bisnis PCR (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dituding terlibat bisnis PCR. Nama Erick Thohir dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Selain Erick ada pula nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski begitu, Erick menolak opini adanya keterlibatannya dirinya dengan perusahaan penyedia PCR tersebut. Menurutnya, sejak awal pendirian GSI pun dia tidak ikut terlibat.

Baca Juga: Soal Tuduhan Bisnis PCR, Erick Thohir: Pejabat Publik Punya Risiko Difitnah

"GSI pendiriannya juga saya tidak mengikuti. Dan itu di bawah Yayasan (Adaro)," ujar Erick, Senin (15/11/2021).

Dari sejumlah sumber pemberitaan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Yayasan tersebut merupakan yayasan milik keluarga besar Erick Thohir. Sementara itu, dua perusahaan lain yang terafiliasi dengan GSI adalah PT Toba Sejahtra dan PT Tiba Bumi Energi.

Baca Juga: PCR Syarat Perjalanan Bisa Berlaku Lagi, Luhut: Jangan Bilang Tak Konsisten

Dimana, kedua korporasi mengantongi 242 lembar saham. Keduanya pun dikaitkan dengan nama Luhut Binsar Pandjaitan. GSI sendiri memiliki laboratorium modern dan berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 test per hari.

Erick menegaskan, seluruh jabatannya di luar pemerintahan sudah dilepaskan sejak awal dirinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Kementerian BUMN. Bahkan, seluruh harta kekayaannya pun sudah dilaporkan secara transparan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya melaporkan harta kekayaan saya secara transparan di KPK, di Pajak, dan alhamdulillah konsisten sampai hari ini. Kita salah satu pribadi yang melaporkan kekayaan dan pajak secara transparan," katanya.

Di luar itu, Komisi Antirasuah itu pun menetapkan Kementerian BUMN sebagai Kementerian yang transparan dalam melaporkan harta kekayaan seluruh pejabatnya.

"KPK mengundang Menteri BUMN sebagai salah satu kementerian yang transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan, bukan saya saja, seluruh Direksi dan Komisaris, bahkan saya tekankan waktu itu, yang tadinya hanya holdingnya, sekarang anak dan cucu harus melaporkan harta kekayaan. Kita harus transparan," ungkap Erick.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini