Kenakan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Very Rumit tapi Harus Dimulai
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang memikirkan tarif karbon yang relevan untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus menarik minat investor.
Sri Mulyani pun tak ingin melakukan greenwashing. Seperti diketahui, greenwashing adalah sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk mengeklaim telah menerapkan produksi yang ramah lingkungan.
Baca Juga: 3 Pegawai Pajak Diduga Terlibat Korupsi, Ada yang Punya Harta Rp18 Miliar!
"Indonesia harus protecting our carbon market. Jangan sampai kita jual terlalu murah dan awal. Nanti kreditnya diambil perusahan yang dahsyat dan membeli karbon dengan murah. Ini merupakan strategi dari instrumen, regulator, policy, dan timing," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (18/11/2021).
Bersama Menteri Keuangan Dunia, Sri Mulyani terus merumuskan besaran harga karbon dan pajaknya agar penurunan emisi berjalan lancar.
Baca Juga: Negara Kantongi Rp3,92 Triliun dari Pajak Digital
"Kalau semua mempolusikan, poluter pay principle mereka akan bayar tapi dia tanyakan pada level berapa polusi itu. Ini jadi persoalan juga di dunia sedang dibahas. Very rumit tapi harus dimulai,"tandasnya
