Share

Sri Mulyani Vs Pimpinan MPR Gegara Anggaran Berujung Desakan Pemecatan, Ini 5 Faktanya

Sevilla Nouval Evanda, Okezone · Sabtu 04 Desember 2021 05:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 03 320 2511408 sri-mulyani-vs-pimpinan-mpr-gegara-anggaran-berujung-desakan-pemecatan-ini-5-faktanya-f4tEzlaHrx.jpg Sri Mulyani (Foto: Dok Kemenkeu)

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuntut agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot alias dipecat. Hal ini disebut-sebut karena Sri Mulyani memotong anggaran lembaga negara yang satu ini.

Selain itu, Sri juga disebut telah merendahkan MPR. Sebenarnya, apa yang menjadi dasar terjadinya polemik antar pimpinan negara tersebut?

Berikut 5 fakta desakan MPR agar jabatan Sri Mulyani dicopot, seperti dirangkum Okezone pada Sabtu (4/12/2021):

 

1. Anggaran MPR Terus Dipotong

Akar desakan pemecatan Sri Mulyani digaungkan oleh sejumlah pihak MPR. Salah satunya, termasuk Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, yang secara gamblang meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Menkeu.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/11).

"Karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden untuk memberhentikan saudara menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara," tegasnya.

Baca Juga: Alasan Sri Mulyani Potong Anggaran MPR demi Bansos Rakyat Miskin, Yakin Mau Dipecat?

2. Jumlah Anggaran MPR Tahun ke Tahun

Menelisik keluhan yang disebut Fadel, Buku III Himpunan RKA/KL Tahun Anggaran 2021 mencatat, anggaran MPR sejak 2016 hingga 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,9%.

Bahkan, peningkatan signifikan terjadi pada 2018, ketika MPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.040,2 miliar.

Hanya saja, adanya pandemi Covid-19 pada 2020 lalu mengakibatkan anggaran MPR yang dipangkas karena refocusing dan/atau realokasi sebagai bentuk burden sharing. Mengutip laman resmi mpr.go.id, Ketua MPR menyebut bahwa anggaran MPR tahun 2020 turun menjadi Rp576,12 miliar dari Rp603,67 miliar.

Pada 2021, Buku III Himpunan RKA/KL mencatat bahwa anggaran MPR tembus Rp750,9 miliar dari rupiah murni. Rinciannya, 15,9% digunakan untuk belanja pegawai, 83,5% untuk belanja barang, dan 0,5% untuk belanja modal.

Kemudian, APBN Tahun Anggaran 2022 menyebut, alokasi anggaran MPR kembali turun menjadi Rp695,7 miliar. Alokasinya, yaitu untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp445,4 miliar.

Lalu, Rp250,3 miliar untuk biaya gaji, tunjangan, dan operasional MPR, honorarium staf khusus pimpinan, tenaga ahli pimpinan dan fraksi atau kelompok, serta keperluan publikasi dan peliputan dan beragam kegiatan teknis dan administrasi Sekjen MPR.

Baca Juga: KKP Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp30 Miliar dari Tindak Penyelundupan BBL

3. Menkeu Disebut Sepelekan MPR

Sri Mulyani dinilai menyepelekan dan merendahkan MPR karena ketidakhadirannya pada dua sesi rapat dengan MPR. Hal ini disebut menjadi salah satu alasan MPR untuk menuntut pencopotan jabatan Menkeu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang mengungkap kekecewaannya. Pasalnya, Ani (sapaan untuk Menkeu) tidak hadir dalam undangan MPR untuk membahas refocusing anggaran.

Keputusan untuk mendesak pemecata Sri Mulyani ini, disebut Wakil Ketua MPR, sebagai hasil rapat 10 orang pimpinan MPR yang digelar secara hybrid (offline maupun online)

 

4. Pembelaan Sri Mulyani

Menanggapi polemik tersebut, Menkeu Sri Mulyani akhirnya angkat suara. Melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, dirinya menjelaskan kondisi yang menyebabkannya tak dapat menghadiri pertemuan dengan MPR.

"Undangan dua kali, yaitu pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen," kata Sri dalam akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Sementara itu, pada rapat tanggal 28 September 2021, agenda tersebut bersamaan dengan rapat banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Sri Mulyani wajib dan sangat penting. Maka dari itu, rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

Perihal anggaran MPR, Sri menyebut bahwa hal tersebut tak bisa dielakkan karena adanya pandemi Covid-19. "Mengenai anggaran MPR, seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran K/L harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan COVID-19, dimana klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," kata Sri Mulyani dalam keterangan unggahannya.

Sri juga menyebut akan tetap mendukung mekanisme APBN dan menghormati fungsi serta tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," sambung Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo pada Rabu (1/12/2021) di Jakarta.

5. Istana Bereaksi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan urusan penghentian atau pencopotan jabatan menteri merupakan urusan Presiden Joko Widodo. Ia tak bereaksi lebih lanjut atas desakan dari pimpinan MPR tersebut. Baca Juga: Alasan Sri Mulyani Potong Anggaran MPR demi Bansos Rakyat Miskin, Yakin Mau Dipecat?

"Kalau itu kan urusannya Presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," ucap Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini