JAKARTA - Pemerintah sedang mendistribusi reforma agraria yang telah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta hektar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini pemerintah akan mulai mengkaji mana saja tanah-tanah yang diterlantarkan melalui bank tanah
Hal ini disampaikannya merespon Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang menyinggung soal penguasaan lahan yang masih timpang.
“Saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang ditelantarkan semuanya. Mungkin insyaallah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu. Yang ditelantarkan. Karena banyak sekali,” katanya dalam acara Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, Jumat (10/12/2021).
Baca Juga: Tak Semua Masyarakat Punya Tanah, Jokowi: Jangan Dipikir Saya Tidak Kepikiran
Dia yakin HGU dan HGB yang dicabut berjumlah banyak. Jokowi memastikan bahwa pencabutan ini agar lahan-lahan yang ada di tanah air bisa benar-benar produktif.
“Akan banyak nanti, bank tanah kita ini, sudah ada yang mengomandani akan banyak sekali yang kita cabuti. Sudah, ini ndak, ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, ndak. Masukan ke sini, ke bank tanah. Baik itu HGU maupun HGB. Agar semua lahan yang kita miliki betul-betul produktif,” tuturnya.
Baca Juga: Heboh, Sebidang Tanah Digital Laku Terjual Rp42 miliar
Jokowi mengakui banyak izin konsesinya diberikan puluhan tahun tapi tanah tidak dikelola.
“Sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain,” tuturnya.