Share

Erick Thohir Bawa Kabar Baik Restrukturisasi Utang Garuda Indonesia

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 25 Januari 2022 14:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 25 320 2537497 erick-thohir-bawa-kabar-baik-restrukturisasi-utang-garuda-indonesia-ZrxPJHDEsf.jpg Menteri BUMN Erick Thohir yakin restrukturisasi utang Garuda Indonesia berhasil (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meyakini restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia Tbk senilai Rp198 triliun akan berhasil. Erick berkaca pada, nasib Philippine Air yang dulu sempat mengalami masalah seperti Garuda Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan restrukturisasi utang Philippine Air sebesar USD2 miliar atau Rp2,8 triliun melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan menjadi bukti konkrit.

Baca Juga: 4 Lessor Setuju Restrukturisasi Utang Garuda Indonesia Rp198 Triliun

"Inilah pentingnya payung hukum di PKPU dan contoh-contoh keberhasilannya sudah ada, seperti di Philippine Air, kan kemarin mereka berhasil restrukturisasi sampai dengan USD2 miliar," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Saat ini, proposal restrukturisasi utang Garuda Indonesia tengah diproses di pengadilan di tiga negara. Di mana, perkara yurisdiksi atas perkara utang emiten dengan kode saham GIAA ditempuh melalui pengadilan Indonesia, Inggris, dan Singapura.

Baca Juga: Proses PKPU, Garuda Indonesia Harus Bayar Tagihan Rp198,8 Triliun

Hingga pekan ketiga Januari 2022 ini, Erick membawa berita baik atas perkara hukum yang ditempuh maskapai pelat merah itu. Di mana, ada empat lessor raksasa yang telah menyetujui proposal restrukturisasi yang diberikan Kementerian BUMN.

Khusus restrukturisasi utang di Indonesia, sejak Jumat (21/1/2022) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah menyepakati usulan perpanjangan proses PKPU yang diajukan manajemen Garuda Indonesia. Majelis hakim menetapkan proses PKPU menjadi PKPU Tetap selama 60 hari ke depan.

Erick menilai kabar baik itu menjadi momentum bagi pihaknya untuk terus mendorong penyelamatan keuangan dan bisnis Garuda Indonesia dari potensi pailit.

"Momentum ini kita akan dorong supaya terjadi perbaikan daripada sistem di garuda," ungkap dia.

Untuk diketahui, untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara manajemen Garuda Indonesia dengan sejumlah kreditur global, pemerintah harus menempuh jalur hukum melalui PKPU di tiga negara dengan proses hukum yang berbeda-beda.

Meski kesepakatan perdamaian restrukturisasi utang di pengadilan Indonesia sudah diputuskan, pemegang saham dan manajemen tetap dihadapkan dengan perkara hukum yang sama di negara lain.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mencatat sekalipun kreditur asing tunduk pada ketentuan hukum di dalam negeri. Namun, hasil putusannya harus didaftarkan kembali di pengadilan Inggris.

"Navigasinya tantangan karena kita juga harus memastikan kalau masuk ke PKPU di Indonesia, maka para kreditur di luar negeri harus mendaftarkan diri. Mereka harus tunduk pada yurisdiksi di Indonesia, walaupun kita harus mendaftarkan lagi hasilnya di pengadilan di London," kata dia beberapa waktu lalu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini