Kepala Bappenas Ungkap Alasan Pemindahan Ibu Kota Libatkan KPK
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara yang Undang-Undangnya baru disahkan DPR per 18 Januari 2022.
"Yang kami sampaikan kepada KPK pagi hari ini, yang pertama adalah mengenai apa yang dimaksud ibu kota negara? Mengapa ibu kota negara itu dibangun? dan untuk apa?" ujarnya, Rabu (2/2/2022).
Baca Juga: IKN Disebut Tempat Jin Buang Anak, Faktanya Investasi di Kaltim Lebih Besar
Suharso menegaskan, ibu kota ini dibangun dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.
"Karena kita tahu bahwa beban ekonomi Indonesia sebagian besar adalah di Jawa dan di bagian Barat, dan kita juga ingin membuka peluang tingkat produktivitas yang tinggi di area yang baru itu," katanya.
Sehingga, lanjut Suharso, pembangunan ibukota negara tidak hanya pembangunan IKN itu saja, tapi termasuk didalamnya terkait pembangunan Kalimantan seluruhnya dan di kawasan Timur Indonesia. Dimana ibukota negara akan menjadi triangle di antara Balikpapan dan Samarinda.
Baca Juga: IKN Pindah ke Kaltim, Bisnis Properti di Jabodetabek Masih Menarik
"Kemudian kami menyampaikan ibukota negara mendatang adalah ibukota yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masa depan terkait net zero emission, karena pada tahun 2060 Indonesia mencanangkan net zero emission," jelas Suharso.
Selain itu, Suharso menegaskan bahwa rencana ini bukan hanya sekedar pindah ibukota tetapi cara kerja baru akan dikenalkan disana. Menjadi cara-cara kerja yang kolektif antara semua sektor di pemerintahan.
