Akademisi dan Ilmuwan Negara G20 Diminta Turun Tangan Pulihkan Ekonomi
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada akademisi dan ilmuwan dalam forum G20 untuk terlibat memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi Indonesia.
Hal itu dikatakan Airlangga saat menyampaikan sambutan di acara Webinar Nasional G20 yang membahas transisi energi dengan tajuk Menuju Pembangunan Berkelanjutan, di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Dia mengatakan kalau pembangunan ekonomi suatu negara bisa berpengaruh pada meningkatnya laju permintaan energi.
Sehingga sektor energi juga menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi.
BACA JUGA:Jokowi Waspadai Lonjakan Inflasi di Pertemuan G20
Di mana ketahanan dan keandalan suplai energi akan semakin dibutuhkan terutama pada tahun 2045.
"Dalam pengembangan energi dan upaya pemenuhan kebutuhan nasional, kita telah memiliki garis kebijakan transisi energi atau check point yang dijadikan acuan,” kata Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (17/2/2022).
Maka dari itu, Ailangga meminta bantuan untuk akademisi dan ilmuan mengenai industri basis hijau itu.
Dia menjelaskan, mengenai penyelarasan terobosan riset perguruan tinggi dan dunia akademis dengan kebutuhan adopsi teknologi di bidang energi ketersediaan hingga keterjangkauan isu sentral yang memerlukan solusi cepat.
"Saya harap Webinar Science 20 sebagai engagement group yang mewakili akademisi dan ilmuwan dalam forum G20 dapat memberikan kontribusi, pencerahan dan kajian guna menguatkan komitmen Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” pintanya.
Perlu diketahui, bahwa Beberapa garis kebijakan transisi energi yang dimaksud yakni target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi ditetapkan sebesar 23% pada 2025.
BACA JUGA:Sri Mulyani ke Delegasi G20: Anda Pasti Terkejut, Jakarta is Very Green
Selanjutnya, pencapaian Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri.
Dilanjut, dengan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.
"Transisi energi yang krusial bagi kita ini akan membutuhkan kebijakan afirmatif dan juga pembiayaan serta akses teknologi. Karena itu, Presiden Jokowi telah menetapkan transisi energi sebagai salah satu topik prioritas utama Presidensi Indonesia di G20,” jelasnya.
Dia membeberkan, pemerataan akses energi yang terjangkau akan berdampak langsung pada fasilitas esensial.
Fasilitas tersebut meliputi pendidikan dan kesehatan yang akan berujung pada penguatan ekonomi.
Diproyeksikan permintaan energi final nasional pada tahun 2050 pada skenario Business as Usual (BaU) sebesar 548,8 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent).
Lalu, skenario pembangunan berkelanjutan sebesar 481,1 MTOE, dan skenario rendah karbon sebesar 424,2 MTOE yang umumnya disumbangkan oleh sektor transportasi dan industri.
(Zuhirna Wulan Dilla)
