Share

Pajak Karbon Berlaku 1 April, Pengusaha Sudah Siap?

Athika Rahma, MNC Portal · Jum'at 18 Februari 2022 12:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 18 320 2549323 pajak-karbon-berlaku-1-april-pengusaha-sudah-siap-WsgBY6VD36.jpg Pengenaan Pajak Karbon pada PLTU. (Foto: okezone.com/PLN)

JAKARTA - Pajak karbon mulai diterapkan 1 April 2022. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara akan dikenakan pajak senilai USD2 per ton karbon yang dilepaskan, jika melebihi ketentuan yang ditetapkan.

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyatakan kesiapannya dalam menjalankan ketentuan ini. Penerapan pajak karbon dinilai menjadi langkah pemerintah merealisasikan transisi energi.

Baca Juga: Pajak Karbon 1 April 2022, PLN Siapkan Strategi Ini

"Kita cermati, kita diskusi dengan para anggota, karbon ini memang harus dikendalikan dan harus ada komitmen ke depan, mulai dikontrol ukurannnya," ujar Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang dalam IDX Channel Market Review, Jumat (18/2/2022).

Arthur mengaku, pihaknya sudah diajak berdiskusi oleh Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan sejumlah pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan pada pertengahan tahun lalu. Kemudian, APLSI juga telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM terkait penjelasan penerapan pajak karbon ini.

Baca Juga: PLTU Kena Pajak Karbon, ESDM Wanti-Wanti Listrik Jangan Sampai Mati!

"Perpresnya mengenai nilai ekonomi karbon dan ada harmonisasi aturan perpajakan, jadi sudah mengarah ke situ (pengenaan pajak karbon)," katanya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Selain itu, sebagian besar anggota APLSI juga telah mengoperasikan PLTU dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, sehingga karbon yang dirilis saat pembakaran bisa lebih sedikit.

Lanjutnya, ke depan tidak hanya sektor ketenagalistrikan saja yang dikenakan pajak karbon, tapi sektor lain yang menghasilkan karbon dalam operasionalnya seperti transportasi dan lainnya.

"Oleh karena itu pemerintah harus mensosialisasikan aturan ini dengan lebih jelas lagi agar tidak ada penafsiran yang berbeda," ujarnya. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini