BLT UMKM Cair Lagi! 12 Juta Pelaku Usaha Dapat Rp600.000
JAKARTA - Pemerintah akan kembali mencairkan Banpres untuk usaha mikro atau BLT UMKM. Pencairan BLT UMKM ini menyasar 12 juta pelaku UMKM.
"Tadi ada usulan Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600 ribu per penerima, ini sama dengan PKLWT dan sasarannya 12 juta penerima," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Selasa(5/4/2022).
Pencairan BLT UMKM ini masuk ke dalam program penguatan perlindungan sosial akibat kenaikan berbagai harga komoditas, khususnya pangan dan energi imbas tekanan geopolitik di Rusia dan Ukraina.
"Yang kita tahu, berbagai komoditas seperti gas alam naik, batu bara di harga USD258, brent sudah di atas USD100, CPO di USD1.500 dan gandum di USD1.000. Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati yang besar, sehingga berbagai food price dari FAO juga meningkat secara global dengan angka di atas indeks 140 dan komoditas vegetable oil juga sudah meningkat indeksnya lebih dari 200," ujar Airlangga.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta
Dia mengatakan bahwa oleh karena itu, Indonesia terimbas akibat dari ketegangan geopolitik itu. Yang pertama, penerimaan ekspor akan ada kenaikan tetapi ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat.
"Oleh karena itu arahan pak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Jadi, pemerintah memberikan subsidi langsung, yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 juta penerima plus PKH tambahan 2 juta dan juga tambahan BLT minyak goreng yang besarnya Rp300 ribu untuk 3 bulan atau Rp100 ribu per bulan diberikan dalam 3 bulan, diharapkan di bulan Ramadan ini bisa diberikan," ungkap Airlangga.
Kemudian program BLT dana desa terus dilanjutkan, dan ada program baru yang diarahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dengan besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dengan total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun.
"Presiden juga meminta perhatian untuk kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik, dan dilihat dari penggunaan dalam negeri ada yang subsidi dan non-subsidi, tentu akan ada pembatasan terkait komoditas, prioritasnya adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, kakao, dan tentu pupuk yang disubsidi mulai dibatasi adalah urea dan NPK," jelas Airlangga.
Sebagai informasi, untuk pupuk urea harganya mendekati USD1.000, dan Presiden Jokowi mewanti-wanti agar subsidi pupuk tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk, sehingga harga pupuk tidak menyebabkan kelangkaan pupuk.
"Dan tentunya pada akhirnya mendorong ketersediaan pangan yang aman," tandas Airlangga.
(Dani Jumadil Akhir)
