PNS Dapat Rusun, Menteri hingga Pejabat Tempati Rumah Tapak di IKN Nusantara
JAKARTA - Pemerintah menatgetkan sebelum 17 Agustus tahun 2024 para Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri sudah menempati Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Terutama PNS di beberapa kementerian yang masuk dalam pemindahan Klaster 1.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai penyedia infrastruktur hunian bagi para PNS setidaknya sudah memiliki roadmap penyediaan hunian bagi pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri.
BACA JUGA:Sanksi dan Denda bagi CPNS yang Mengundurkan Diri
Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian PUPR, Dedy Permadi mengatakan luas hunian yang disiapkan untuk para pembantu pemerintah tersebut ada sekitar 856 ha.
Jumlah tersebut diperuntukkan hunian Pejabat Negara, ASN, TNI, Polri dengan luas 664 ha yang terdiri dari Rusun Negara, Rusun Hankam, dan Rumah Negara.
Selain itu juga terdapat hunian untuk masyarakat umum, seperti untuk pekerja konstruksi, perwakilan negara asing, dan pelaku usaha seluas 192 ha.
"Ada Menteri dan Eselon I itu pakai rumah tapak, sementara mulai dari eselon II ke pejabat fungsional, ini akan menempati Rusun ASN dan ada Hankam," ujar Deddy dalam webinar bersama BRIN, Kamis (14/4/2022).
Dedy menjelaskan terkait peruntukan hunian untuk para menteri/pejabat tinggi negara akan disiapkan rumah tapak dengan luas unit 580 meter, pejabat negara 490 meter, dan Pejabat Eselon I 390 meter.
BACA JUGA:Moeldoko : IKN Sudah Final Jangan Digonjang-ganjing Lagi!
Sedangkan untuk eselon II juga disiapkan rumah susun dengan luas unit 290 meter, eselon III 190 meter dan pejabat fungsional 98 meter.
"Ini mungkin rumah susun yang berbeda dari yang kita lihat di Jakarta," tegasnya.
Menurutnya, rusun di IKN Nusantara nanti menerapkan roadmap dari green building atau bangunan hijau.
(Zuhirna Wulan Dilla)
