Indonesia Produsen Sawit Terbesar Dunia, Jokowi: Ironis Kita Kesulitan Dapat Minyak Goreng
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kelangkaan minyak goreng dan bahan bakunya di dalam negeri adalah sebagai sebuah ironi. Hal ini mengingat, Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia.
“Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng,” ungkapnya dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu (27/4/2022) malam.
Oleh karena itu langkah pemerintah untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng jenis refined bleached deodorized (RBD) palm olein semata-mata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan minyak goreng. Ia meminta para pelaku usaha dalam industri sawit melihat permasalahan ini dengan jernih dan diharapkan mengikuti kebijakan tersebut.
Diakuinya, memang kebijakan pelarangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng ini berdampak negatif bagi seluruh ekosistem di dalam industri sawit, terutama para petani.
“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun tujuan kebijakan adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prirotaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Lebih jauh Jokowi mengatakan sebenarnya bukan hal yang mustahil memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Pasalnya volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor oleh Indonesia, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan di dalam negeri.
“Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jiika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Ini yang menjadi patokan saya untuk evaluasi kebiijakan itu, begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi tentu saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting,” tegasnya.
