JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa belanja negara pada 2023 berkisar Rp2.795,9 triliun sampai Rp2.993,4 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 13,80% hingga 14,60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Postur belanja ini disusun dengan mempertimbangkan beragam hal, termasuk peningkatan subsidi energi karena kenaikan harga minyak mentah yang diasumsikan berkisar 80 sampai USD100 per barel di 2023.
"Di dalam postur ini, shock yang besar dari sisi subsidi yang sekarang ini terus kita hitung dan kita kelola tentu akan mempengaruhi postur di 2022 dan 2023," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, dikutip dari Antara, Selasa (31/5/2022).
Baca Juga:Â Anggaran Infrastruktur 2023 Capai Rp417,7 Triliun, Proyek Ibu Kota Baru Dapat Berapa?
Secara rinci, belanja negara pada 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat sekitar Rp1.995,7 triliun sampai Rp2.161,1 triliun atau 9,85% sampai 10,54% dari PDB dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp800,2 triliun sampai Rp832,4 triliun atau setara 3,95% sampai 4,06% dari PDB.
Menkeu menuturkan, belanja itu dianggarkan untuk beragam pos pengeluaran, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan belanja infrastruktur.
Baca Juga:Â Sri Mulyani Pede Turunkan Defisit APBN 2022 Jadi 4,5%
Adapun pendapatan negara dipatok berkisar Rp2.266,7 triliun sampai Rp2.398,8 triliun atau 11,19% sampai 11,70% dari PDB.
Dari nilai itu, penerimaan pajak di 2023 ditarget berkisar Rp1.884,6 triliun sampai Rp1.967,4 triliun atau 9,30% sampai 9,59% dari PDB.
Kemudian, PNBP ditargetkan mencapai Rp380,1 triliun hingga Rp427,3 triliun atau 1,88% sampai 2,08% dari PDB.
