Uni Eropa Resmi Larang 90% Minyak Rusia, Putin Kehilangan Mesin Perang?
JAKARTA - Uni Eropa dengan tegas melarang impor minyak Rusia pada tahun 2022. Hal ini dilakukan atas serangan Rusia ke Ukraina.
Sehingga, larangan dari Eropa ini berdampak pada minyak yang dikirim melalui laut sekitar dua pertiga impor.
Tapi tidak berdampak dari minyak yang dikirim melalui pipa setelah ditolak oleh Hungaria.
Kemudian, Polandia dan Jerman juga telah berjanji untuk menghentikan impor melalui jaringan pipa. Artinya, 90% minyak Rusia akan diblok.
BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Naik Jelang Pertemuan Uni Eropa
Ketua Dewan Eropa Charles Michel menjelaskan perjanjian itu memotong sebagian besar sumber keuangan bagi mesin perang Rusia.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menambahkan cakupan larangan itu cukup besar setelah Jerman dan Polandia juga akan mengurangi impor melalui pipa pada akhir tahun ini.
"Sisanya sekitar 10-11% dicakup oleh Druzhba selatan," kata Von der Leyen mengacu pada jaringan pipa Rusia yang memasok ke Hungaria, Slovakia dan Republik Ceko.
Adapun Dewan Eropa akan mengkaji ulang pengecualian ini secepat mungkin.
Lalu, upaya ini bagian dari paket keenam sanksi yang disepakati dalam pertemuan puncak di Brussels, yang harus disepakati oleh 27 negara anggota.
Diketahui, Rusia saat ini memasok 27% minyak Uni Eropa dan 40% gas.
Uni Eropa membayar Rusia sekitar 400 miliar europe setahun untuk pasokan minyak dan gas.
Di mana para anggota Uni Eropa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan perbedaan terkait larangan impor minyak Rusia. Hungaria yang mengimpor 65% minyak melalui jaringan pipa menentang larangan. Perdana Menteri Viktor Orban, memiliki hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sehingga pada kesepakatan akhirnya dicapai setelah perdebatan berminggu-minggu sampai disetujui.
"Pengecualian sementara larangan adalah untuk minyak yang disalurkan melalui pipa ke Uni Eropa," ucap Charles.
Pada awal Mei lalu, Uni Eropa mengusulkan langkah paling keras sejauh ini terhadap Rusia, termasuk larangan total impor minyak dan sanksi atas dugaan kejahatan perang.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan langkah itu ditujukan untuk memaksimalkan tekanan terhadap Rusia dan meminimalkan dampak buruk terhadap Eropa.
