Share

Merpati Air Pailit, Satu dari 7 BUMN yang Segera Ditutup

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 07 Juni 2022 17:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 07 320 2607306 merpati-air-pailit-satu-dari-7-bumn-yang-segera-ditutup-impJqtYnDI.JPG Merpati Airlines pailit. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan Perjanjian Perdamaian (homologasi) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pada Kamis (2/6/2022).

Dengan putusan tersebut, Merpati Airlines dinyatakan pailit.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Merpati merupakan satu dari tujuh BUMN yang memang ditargetkan untuk ditutup.

Erick sendiri telah menugaskan PT Danareksa (Persero) dan PT PPA (Persero) untuk memperbaiki perusahaan yang kurang baik, melikuidasi perusahaan yang memang sudah harus dilikuidasi, terlebih perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi.

 BACA JUGA:Merpati Air Pailit, Tinggalkan Utang Rp10,9 Triliun

"Jangan sampai kita juga zalim kepada para pekerja yang terkatung-katung, lebih baik diselesaikan. Asetnya yang masih bisa dimanfaatkan kita coba sinergikan misalnya Merpati ada maintenance, bisa dengan Garuda atau Pelita Air," ujar Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Diketahui, pengadilan sendiri telah menunjuk Hakim Pengawas serta Kurator yang akan menjalankan proses kepailitan Merpati Airlines.

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta debitur oleh Kurator.

Sedangkan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Direktur Utama PPA, Yadi Jaya Ruchandi mengatakan pihaknya telah menjalankan amanat untuk melakukan penyelesaian permasalahan Merpati Airlines yang selama ini belum terselesaikan.

"Pembatalan homologasi tersebut akan memberikan kepastian hukum atas Merpati Airlines yang sudah tidak beroperasi sejak 2014," ujar Yadi dalam keterangan tertulis.

Yadi menjelaskan Merpati Airlines sudah tidak beroperasi sejak 2014 dan sertifikat pengoperasian atau Air Operator Certificate (AOC) yang merupakan syarat utama maskapai untuk terbang telah dicabut pada 2015.

Dalam Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 14 November 2018, lanjut Yadi, disepakati pembayaran kepada pihak ketiga termasuk penyelesaian pesangon karyawan akan mulai dilakukan setelah Merpati Airlines beroperasi kembali.

Namun, sampai dengan pembatalan homologasi, satu-satunya calon investor yang menyatakan diri berminat tidak mampu menyediakan pendanaan.

Merpati Airlines tercatat memiliki kewajiban sebesar Rp 10,9 triliun dengan ekuitas negatif Rp 1,9 triliun per laporan audit 2020.

"Dengan dibatalkannya perjanjian homologasi, maka kewajiban Merpati Airlines kepada pihak ketiga termasuk pesangon kepada eks-karyawan akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset Merpati Airlines melalui mekanisme lelang sesuai dengan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh pihak," kata Yadi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini