Masalah Minyak Goreng RI Tak Kunjung Selesai, Kenapa?
JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan permasalahan minyak goreng ini sebetulnya tidak terlalu sulit dan berbelit dalam menyelesaikannya.
Sebab menurutnya, kejadian yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2011.
Artinya kejadian ini bukan yang pertama dihadapi, sehingga seharusnya bukan hal sulit untuk diatasi.
Dia menjelaskan pada tahun 2011 juga sempat harga minyak dunia melambung tinggi.
BACA JUGA:Beli Minyak Goreng Bakal Pakai Barcode PeduliLindungi
Hal tersebut kala itu diselesaikan dengan utak-atik pungutan ekspor, masalahnya ada di sisi pasokan.
"Kalau sekarang ini jadi berpindah lagi, pasokannya berlimpah, masalahnya ada di distribusi, dan distribusi ini tidak selesai juga karena Bulog tidak dilibatkan di situ," ujar Bhima dalam diskusi MNC Trijaya, Sabtu (11/6/2022).
Dia menyebut sebetulnya sudah banyak yang mengetahui bahwa rantai pasok minyak goreng sangat panjang.
"Ternyata metode-metode yang selama ini digunakan terbukti tidak efektif," bebernya.
"Sebelum ada isu ini juga rantai distribusinya panjang, tapi kebijakannya itu tidak bisa dipegang, artinya integrasi dan integritas kebijakannya dipertanyakan," sambungnya.
Masalah lain yang juga datang adalah minyak goreng sebagai bahan pokok atau bahan hasil industri.
Jika sebagai bahan industri, maka minyak berada di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedangkan sebagai bahan pokok ada di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Harusnya masuk saja ke bahan pokok, peraturannya jadi lebih jelas disitu, tinggal kementerian perdagangan yang ambil koordinasinya," lanjutnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
