Share

7 Fakta Vaksin Booster hingga Antigen yang Diwajibkan sebagai Syarat Perjalanan

Shelma Rachmahyanti, MNC Media · Minggu 10 Juli 2022 05:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 09 320 2626647 7-fakta-vaksin-booster-hingga-antigen-yang-diwajibkan-sebagai-syarat-perjalanan-EDSjmqR4KS.jpg Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan Orang . (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut B Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat diterapkan paling lama dua minggu lagi.

Hal ini didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

“Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area  publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” ujar Menko Luhut.

Berikut fakta vaksin booster diwajibkan sebagai syarat ke mal,  naik kereta, pesawat hingga masuk kantor yang dirangkum di Jakarta, Minggu (10/7/2022): 

1. Capaian Vaksinasi Booster Masih Rendah

Penerapan kebijakan baru tersebut dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mall per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6% yang sudah booster. Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat antibodi masyarakat akan semakin berkurang.

“Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi,” ungkap Menko Luhut.

2. Pemerintah Dorong Kembali Kebijakan Vaksinasi dan Juga Tracing

Menko Luhut menambahkan, pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan juga tracing.

Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas ke depannya sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya.

“Pemerintah hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan. Semua akan mengikuti hasil evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden secara berkala,” tegasnya.

3. Peran Masyarakat

Terakhir, Menko Luhut mengingatkan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci utama dari penanganan pandemi di Tanah Air sampai hari ini.

“Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi lengkap sampai booster untuk dapat segera mendatangi gerai-gerai vaksinasi yang sudah ada, demi kebaikan kita bersama dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi yang masih berjalan saat ini,” pungkasnya.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

4. Diklaim Tidak Kurangi Minat Masyarakat Naik Pesawat

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan rencana penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dinilai tidak akan mengurangi masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang.

Menurut dia, hal tersebut lantaran sebagain besar masyarakat Indonesia sudah melakukan vaksin booster.

"Nggak masalah (rencana vaksin booster sebagai syarat perjalanan), karena memang sekarang sebagian besar audah booster dan saya yakin itu tidak mengurangi minat orang untuk terbang," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

5. Respons Pengusaha Mal

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyatakan mendukung terhadap aturan ini. Namun dia meminta agar pemberlakuan kebijakan ini tidak berlanjut menjadi pembatasan operasional.

"Saya berharap tidak ada lagi pembatasan operasional, karena dampaknya sangat berat, tidak hanya dirasakan oleh penjual namun juga dirasakan oleh semua lapisan masyarakat," jelasnya dalam acara Market Review. Dia juga mengajak agar semua pihak bisa mendukung mewujudkan pemberlakuan syarat wajib booster ini. Selain itu dia juga menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke pusat perbelanjaan karena semua karyawan toko maupun karyawan pusat perbelanjaan sudah divaksin.

"Karyawan toko dan karyawan pusat perbelanjaan sudah diprioritaskan untuk vaksin," ujarnya.

6. Berikut Aturan Lengkap PPDN

- PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

- PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya  diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) on-site saat keberangkatan;

- PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan

- PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif tes RTPCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

- PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen; atau

- PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

7. Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan

- Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu selama berada di dalam ruangan atau ketika berada dalam kondisi kerumunan;

- Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;

- Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;

- Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini