Bahas Nasib SKK Migas, Begini Kata DPR
JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan segera dibahas.
Seperti diketahui, revisi Undang-undang ini menyangkut nasib SKK Migas.
Pasalnya, SKK Migas yang dibentuk sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012 yang kini hanya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres).
BACA JUGA:SKK Migas: Masih Ada 128 Cekungan Migas di RI
Sugeng membeberkan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan sejalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada UU Migas.
Setelah itu, SKK Migas lahir berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
"SKK Migas sebagaimana MK berupa kesementaraan yang ada nanti akan kita susun di UU Migas," kata Sugeng dalam acara Forum Kapasitas Nasional II 2022, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
