JAKARTA - Warga DKI Jakarta yang biasa membeli BBM jenis Pertalite kini harus bersiap karena akan ada pembatasan.
Informasi itu terungkap dalam acara sosialisasi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) Regional Jawa Bagian Barat melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Subsidi BBM Tepat Sasaran bersama jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di Hotel Grand Tjokro Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan saat ini kondisi yang terjadi di lapangan masih adanya konsumen yang tidak berhak yang memanfaatkan dan mengkonsumsi Pertalite dan Solar.
BACA JUGA:Daftar Harga BBM Lengkap Pertamina, Shell hingga Vivo per Agustus 2022
Hal ini, lanjutnya, apabila tidak diatur akan menyebabkan kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi.
Seorang pengendara roda empat, Luthfi Agisna mengatakan bahwa kalau kebijakan pemerintah dengan membatasi BBM jenis pertalite sangat efektif.
"Kalo memang efektif sih ya gapapa. Karena selama ini masih banyak kendaran-kendaraan yang diatas 1500 cc menggunakan Pertalite," kata Luthfi saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (1/8/2022).
Hal senada diutarakan pengendara roda empat lainnya, Muhammad Chandra yang menyebut jika pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi secara terstruktur dengan baik hal itu tak akan jadi masalah.
"Mereka kan bilang kurang tepat sasaran kalo menurut mereka setelah dibatasi ini mereka bisa dapat intinya mereka dapat membatasi nih mana aja yang boleh pake Pertalite dan mana yang ngga, selama itu terstruktur dengan baik ya no problem," tutur Chandra.
Chandra menuturkan, pemerintah melarang mengisi bahan bakar subsidi sebaiknya diimbangi dengan pembatasan kepemilikan kendaraan roda empat.
Menurutnya dengan masih banyaknya pemilik mobil maka skema pembatasan BBM subsidi menjadi sia-sia.
"Pemerintah melarang orang mengisi bahan bakar subsidi bisa aja dong orang-orang kaya membeli mobil baru lagi yang di bawah 2000 cc, 1500 cc yang di mana bisa mengisi bensin subsidi sama aja bohong, balik lagi pemerintah harus memperhatikan bagaimana produksi mobil baru apakah itu dibatasi dalam setahun berapa keluarnya, seperti itu karena kalo memang tidak membatasi mobil sendiri sampai kapan pun bahan bakar tidak akan cukup memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)