JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terkejut saat mendapati harga beras di Merauke Rp6.000 tapi sepi pembeli.
Sebelumnya, dia ingin Pemerintah Daerah mengecek barang apa yang harganya naik di daerah masing-masing, yang kemudian menyebabkan inflasi.
Sehingga, dia memberi instruksi Bupati, Walikota dan Gubernur betul-betul bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
BACA JUGA:Jokowi Senang Harga Beras di RI Paling Murah, Ini Datanya
"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Dan dicek, TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Saya pernah ke Merauke, kepala daerahnya bilang, Pak, beras kita melimpah di sini, tapi engga ada yang beli. Harganya murah, cuma Rp6 ribu, Pak," ungkap Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Jakarta, Kamis(18/8/2022).
Dia juga melakukan, pengecekan, dan kemudian data tersebut memang benar adanya.
Sehingga dia mempertanyakan mengapa daerah yang kekurangan beras tidak mengambil pasokan dari Merauke yang harganya masih murah. Disebutkan bahwa masalahnya terletak pada sisi transportasi yang mahal.
"Kemarin saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan, untuk menutup biaya transportasi di barang-barang ya ada, dan saya sudah perintahkan kepada Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu tadi, biaya transport, biaya distribusi," jelasnya.
Dia menambahkan ini merupakan bentuk kerja lapangan yang seharusnya dimengerti dan dipahami semua TPIP dan TPID, terkait barang-barang mana yang menjadi masalah karena momok semua negara saat ini adalah inflasi.
Baca Selengkapnya: Harga Beras di Merauke Rp6.000, Jokowi Heran Tak Ada yang Beli
(Feby Novalius)