JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Bupati, Walikota dan Gubernur betul-betul bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
Kepala Negara ingin Pemerintah Daerah mengecek barang apa yang harganya naik di daerah masing-masing, yang kemudian menyebabkan inflasi.
Baca Juga:Â Pemerintah Perlu Perhatikan Inflasi dari Krisis Pangan di Tahun Depan
"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Dan dicek, TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Saya pernah ke Merauke, kepala daerahnya bilang, Pak, beras kita melimpah di sini, tapi engga ada yang beli. Harganya murah, cuma Rp6 ribu, Pak," ungkap Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Jakarta, Kamis(18/8/2022).
Dia melakukan, pengecekan, dan kemudian data tersebut memang benar adanya. Maka itu, Jokowi mempertanyakan mengapa daerah yang kekurangan beras tidak mengambil pasokan dari Merauke yang harganya masih murah. Disebutkan bahwa masalahnya terletak pada sisi transportasi yang mahal.
Baca Juga:Â Jokowi: Inflasi di RI 4,9%, Jauh di Bawah Negara Maju 9%
"Kemarin saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan, untuk menutup biaya transportasi di barang-barang ya ada, dan saya sudah perintahkan kepada Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu tadi, biaya transport, biaya distribusi," tandas Jokowi.
