Share

Tunjangan Profesi Guru Dihapus dalam RUU Sisdiknas, Begini Isinya

Neneng Zubaidah, MNC Portal · Senin 29 Agustus 2022 13:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 29 320 2656611 tunjangan-profesi-guru-dihapus-dalam-ruu-sisdiknas-begini-isinya-HAsZYpYkpP.jpg Tunjangan Profesi Guru Dihapus (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dihapus. Penghapusan ini diprotes oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Menurut P2G, dihapusnya TPG ini dinilai akan menjadi mimpi buruk bagi jutaan guru. P2G telah mencermati dengan seksama isi RUU Sisdiknas khususnya pasal mengenai guru.

Dalam Pasal 105 huruf a-h yang memuat hak guru atau pendidik, tidak satu pun ditemukan klausul “hak guru mendapatkan Tunjang Profesi Guru”.

Pasal ini hanya memuat klausul “hak penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial.”

Baca Juga: Kemendikbudristek Angkat Bicara Terkait Heboh Hilangnya TPG di RUU Sisdiknas

Pasal 105, dalam menjalankan tugas keprofesian, Pendidik berhak: a. "memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berbanding terbalik dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU Guru dan Dosen pemerintah secara eksplisit, jelas mencantumkan pasal mengenai Tunjangan Profesi Guru.

Pasal 16, ayat (1) "Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat."

Ayat (2) "Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama."

Ayat (3) "Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)."

“Melihat perbandingan yang sangat kontras mengenai Tunjangan Profesi Guru antara RUU Sisdiknas dengan UU Guru dan Dosen, jelas tampak RUU Sisdiknas berpotensi kuat akan merugikan jutaan guru di Indonesia,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Satriwan melanjutkan, hilangnya pasal TPG dalam RUU Sisdiknas akan membuat jutaan guru dan keluarga mereka kecewa berat.

“RUU Sisdiknas yang menghapus pasal TPG seperti mimpi buruk bagi jutaan guru, calon guru, dan keluarga mereka. Dihilangkannya pasal TPG ini sedang jadi perbincangan serius di internal organisasi guru dan WAG Guru” lanjut guru SMA ini.

Dalam Draf RUU Sisdiknas Februari, pasal 118 ayat 2 dan draf Mei, pasal 102 ayat 3, masih jelas tercantum eksplisit pasal mengenai Tunjangan Profesi Guru, tapi anehnya dalam Draf RUU Sisdiknas yang diserahkan ke Baleg DPR RI pada Agustus sekarang, ternyata pasal tentang TPG Guru dihilangkan, ini dapat dibilang dengan istilah korupsi pasal.

"Permintaan kami hanya satu, Kemendikbudristek dan Baleg mohon cantumkan kembali hak-hak guru seperti TPG secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas sebagaimana sangat detil dimuat dalam UU Guru dan Dosen," tukas Satriwan.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menambahkan, para guru bersama organisasi profesi guru mesti memperjuangkan sungguh-sungguh masuknya kembali pasal mengenai Tunjangan Profesi Guru di dalam RUU Sisdiknas.

“Kita para guru wajib memperjuangkan bersama agar TPG jangan dihapus dan dihilangkan dari RUU Sisdiknas. Kalau bukan kita para guru yang berjuang untuk nasib dan masa depan kita, siapa lagi?” tukas guru honorer ini.

Iman sangat menyayangkan mengapa Kemendikbudristek tega menghapus pasal TPG di dalam RUU Sisdiknas. Padahal TPG jelas tertulis di dalam UU Guru dan Dosen sampai sekarang. TPG adalah cara pemerintah selama ini untuk meningkatkan harkat dan martabat guru. Sehingga guru dengan memperoleh tunjangan akan merasakan lebih baik kehidupannya.

“P2G pun mendesak semua stakeholders pendidikan dan masyarakat Indonesia secara umum untuk mencermati proses pembahasan RUU Sisdiknas yang sudah masuk Badan Legislasi DPR RI. Jangan sampai kelahiran RUU Sisdiknas menjadi ancaman bagi kesejahteraan guru dan keluarga mereka,” pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini