Cairkan Bansos Rp24,1 Triliun, KSP Sebut Data Penerima Diperbarui Tiap Bulan
JAKARTA – Kantor Staf Presiden mengatakan kalau penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun merupakan wujud perlindungan pemerintah kepada kelompok ekonomi rentan.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo berharap agar penyaluran bansos tepat sasaran.
Dia pun menyebut saat ini pemerintah sudah memperbarui data keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) per setiap bulan.
Sebelumnya, pembaruan DTKS dilakukan hanya sekali dalam setahun.
BACA JUGA:Harga BBM Bakal Naik, Bansos Rp2,17 Triliun Cair ke Sopir Angkot hingga Ojol
“Update data yang lebih cepat diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan ketepatsasaran penyaluran bantuan sosial,” kata Abraham dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022).
Abraham mengatakan, di tengah krisis global yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan.
Harapannya, perlindungan berupa bansos tersebut bisa menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Tambahan anggaran bantuan sosial tersebut, diharapkan dapat meringankan dampak kenaikan harga energi dan harga pangan global terhadap 20,65 juta keluarga dari kelompok ekonomi rentan.
“Juga kepada enam belas juta pekerja yang bergaji maksimum tiga setengah juta rupiah per bulan,” ucapnya.
Abraham juga mengungkapkan, bahwa pemerintah di berbagai negara tidak menginginkan ada kenaikan harga BBM untuk masyarakatnya, termasuk pemerintah Indonesia.
Sebab, kenaikan harga BBM pasti akan membawa dampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya.
“Semua tahu mana yang populis, mana yang tidak populis,” bebernya.
Seperti diketahui, pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.
Diketahuim pekerja juga akan diberi bansos Rp600.000.
Serta pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2% dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
