Share

Menteri ATR Targetkan Seluruh RDTR Pembangunan IKN Nusantara Rampung Akhir 2022

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Kamis 15 September 2022 10:52 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 15 470 2667948 menteri-atr-targetkan-seluruh-rdtr-pembangunan-ikn-nusantara-rampung-akhir-2022-HrjW3mEFsx.jpg Menteri ATR Hadi Tjahjanto (Foto: Kementerian ATR)

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menargetkan pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan pembangunan IKN Nusantara bakal rampung akhir tahun 2022.

"Saya pastikan akhir tahun 2022 semua sudah selesai dan kita akan terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam penyelesaian RDTR bagi kawasan strategis IKN," kata Hadi Tjahjanto dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (14/9/2022).

Terkait kebijakan tata ruang, Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN 2022-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022.

"Sejauh ini kita sudah menyusun 4 dari 9 materi teknis RDTR, sudah selesai yaitu, Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2," kata Hadi Tjahjanto.

Selain itu dokumen RDTR yang sudah selesai itu juga sudah diserahkan kepada kepala Otorita IKN Nusantara untuk dilakukan proses legislasi atau tetap melalui persetujuan kepala otorita.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, pembangunan IKN bukan hanya sekedar memindahkan sebuah kantor pusat pemerintahan, tetapi diharapkan bisa menjadi pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utamanya ialah membangun smart city yang kompetitif di tingkat global," kata Menteri Hadi.

Sebagai informasi, wilayah daratan IKN memiliki luas 256.142 hektare yang terdiri dari Kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) seluas 199.962 hektare; Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) seluas 56.180 hektare; KIPP seluas 6.671 hektare yang terdiri KIPP 1A (Pemerintahan Inti), KIPP 1B (Pemerintahan Pendidikan), dan KIPP 1C (Pemerintahan Kesehatan).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini