Pemerintah Bakal Larang Ekspor Timah, Ahli Tambang Bilang Begini
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan sejumlah kajian terkait dengan berbagai dampak rencana larangan ekspor timah pada 2023 mendatang.
Diperkirakan, kebijakan hilirisasi ini bisa diimplementasikan pada tahun depan.
Menanggapi hak tersebut, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengungkapkan bahwa meminta pemerintah untuk membuat peta jalan industri timah domestik yang realistis lebih dahulu sebelum mengambil keputusan larangan ekspor balok timah dalam waktu dekat.
BACA JUGA:Menteri ESDM: Kita Harus Memajukan Geosains untuk Kehidupan Lebih Baik
Ketua Perhapi Rizal Kasli mengatakan bahwa kapasitas serapan industri hilir yang belum optimal justru berdampak negatif pada sebagian perusahaan produsen balok timah atau tin ingot domestik.
"Belum semua industri hilir di komoditas timah terbangun sehingga dikhawatirkan tin ingot tersebut akan menumpuk dan membuat perusahaan timah yang menghasilkan ingot merugi,” kata Rizal kepada awak media, dikutip Kamis, (20/10/2022).
Dia menuturkan, seharusnya pemerintah mesti meningkatkan kapasitas serapan industri hilir sebelum memutuskan untuk menghentikan ekspor balok timah tersebut.
Di sisi lain, menurut dia, pemerintah dapat menerapkan kebijakan ekspor balok timah terbatas untuk menjaga keberlanjutan industri domestik. Selain itu, paket insentif mesti diberikan kepada investor yang berkomitmen untuk membangun industri hilir dari komoditas timah tersebut.
“Sehingga secara bertahap penyerapan di dalam negeri akan meningkat dan semua dapat diserap di dalam negeri pada akhirnya,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola serta perdagangan timah domestik seiring dengan rencana pelarangan ekspor balok timah (tin ingot) yang dijadwalkan efektif akhir tahun ini.
