JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera melelang proyek pembangunan Jalan Trans Papua segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 kilometer (Km) pada akhir November 2022.
"Insya Allah nanti minggu ketiga November akan diumumkan pelelangannya dimulai dengan pra kualifikasi itu yang Trans Papua," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam acara NGOPI (Ngobrol Bareng Dirjen PI) di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Baca Juga: Jalan Trans Papua Dibangun, PUPR Pakai Skema KPBU Buat Cari Tambahan Biaya
Sementaraitu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Reni Ahiantini menjelaskan, pada proyek tersebut akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.
"Jadi yang di KPBU kan hanya segmen Membramo-Elelim, sementara ruas Jayapura-Wamena sendiri itu terdiri dari berbagai macam mekanisme pendanaannya," katanya.
Baca Juga: Proyek Trans Papua Barat Jalur Maweh-Windesi Dibangun 36 Km
Adapun untuk lelang proyek KPBU tersebut akan mendapatkan konsesi Jalan Mamberamo-Elelim selama 15 tahun dengan rincian masa konstruksi selama 2 tahun dan masa pengoperasian hingga 13 tahun.
Kemudian untuk biaya konstruksi segmen Mamberamo-Elelim ditaksir mencapai Rp2,617 triliun yang mencakup empat lingkup proyek. Dalam dokumen desain dasar proyek tersebut, biaya konstruksi mencapai Rp2,9 triliun.
Dalam dokumen desain dasar, mayoritas biaya konstruksi akan digunakan untuk peningkatan struktur jalan dan jembatan eksisting di jalan Mamberamo-Elelim atau senilai Rp 2,8 triliun. Biaya konstruksi terbesar selanjutnya adalah pembangunan unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) senilai Rp 37,55 miliar.
Lebih lanjut, Reni mengatakan bahwa dalam pembangunan UPPKB, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait penambahan lahan.
"Tadi pagi saya rapat dengan Bupati Yalimo yang akan menyediakan lahan untuk fasilitas UPPKB, dan beliau sudah berkomitmen untuk membantu penyedia lahan untuk UPPKB," katanya.
(Feby Novalius)