Share

Pembebasan Pungutan Ekspor Sawit Dilanjutkan Sampai Desember 2022

Tim Okezone, Okezone · Senin 31 Oktober 2022 20:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 31 320 2698254 pembebasan-pungutan-ekspor-sawit-dilanjutkan-sampai-desember-2022-hIbXjui5E8.jfif Pemerintah Perpanjang Pungutan Ekspor USD0/MT hingga Desember 2022. (Foto: Okezone.com/Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Pemerintah memberi perhatian pada sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mendukung, salah satunya, melanjutkan penetapan Pungutan Ekspor (PE) menjadi USD0/MT yang sudah berlaku sejak 15 Juli 2022.

Merespon kondisi harga CPO terkini, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar rapat secara hybrid, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam rapat diputuskan bahwa PE USD0/MT dilanjutkan per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB.

Baca Juga: Harga CPO Naik 4%, Rusia Tarik Diri dari Kongsi Dagang Laut Hitam

Kebijakan tersebut diterapkan karena Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel. Maka dari itu, tarif PE sebesar USD0/MT diperpanjang sampai harga referensi CPO lebih besar sama dengan USD800/MT.

“Insentif ini kita pertahankan, tarif USD0/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan USD800/MT. Karena sekarang harganya masih sekitar USD713/MT, jadi tarif PE USD0/MT berlaku sampai bulan Desember. Tetapi begitu harga naik ke USD800/MT, tarif PE USD0/MT tersebut tidak berlaku,” kata Menko Airlangga, Senin (31/10/2022).

Baca Juga: Harga CPO Malaysia Berpotensi Naik Imbas Curah Hujan Tinggi

Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor diharapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri. Pungutan yang dipungut dari ekspor dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat. Ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih.

Di samping itu, Rapat juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BPDPKS serta mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Terkait PSR ini juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga TBS pekebun mitra dan non mitra semakin mengecil dan Rakor Komrah berikutnya khusus PSR dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022.

Rapat dipimpin oleh Menko Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan diwakili Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Perkebunan, Menteri Perdagangan diwakili oleh Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diwakili Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dan Menteri BUMN diwakili Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Sdri. Evita Legowo selaku Ketua Dewan Pengawas BPDPKS, Eddy Abdurrachman selaku Direktur Utama BPDPKS, Taufik Mappaenrre dan Raden Pardede selaku Tim Asistensi Menko Perekonomian, dan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini