Namun, Jokowi mengingatkan agar tetap harus waspada dan hati-hati. Semua pihak harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini utamanya ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal dan tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja tidak.
"Oleh sebab itu semuanya kita semuanya memiliki sense of crisis betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi yang tanpa kita prediksi yang tanpa kita hitung semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 14 Kementerian dan lembaga negara yang menerima DIPA secara simbolis diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
Lalu, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Nasional.
"Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTO dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023 dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja anggaran yang tinggi," kata Sri Mulyani.
(Taufik Fajar)